Thailand Umumkan Keadaan Darurat, Tahan para Pemimpin Protes

Bangkok, MINA – Pemerintah Thailand memberlakukan keadaan darurat dalam upaya mengakhiri tiga bulan protes jalanan yang dipimpin mahasiswa, yang menyerukan reformasi monarki dan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, Kamis (15/10).

Polisi menangkap setidaknya 20 aktivis dan dua pemimpin gerakan, demikian Al Jazeera melaporkan.

Putusan itu melarang pertemuan lima orang atau lebih dan publikasi berita atau pesan online yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Protes telah meningkat selama tiga bulan terakhir dan pada Rabu (14/10) puluhan ribu orang berkerumun di Bangkok, ibu kota.

Para demonstran mendirikan kemah di luar Government House, Kantor Perdana Menteri. Pemerintah mengatakan, pihaknya juga bertindak setelah demonstran menghalangi iring-iringan mobil kerajaan.

Video yang dibagikan secara luas di media sosial menunjukkan, polisi melindungi mobil kuning bangsawan saat bergerak melalui kerumunan orang yang mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi dalam penghormatan tiga jari yang telah menjadi simbol gerakan demokrasi dan meneriakkan tuntutan mereka.

“Sangat penting untuk memperkenalkan tindakan mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan segera untuk menjaga perdamaian dan ketertiban,” kata televisi pemerintah.

Pengumuman tersebut disertai dengan dokumen yang menetapkan langkah-langkah yang berlaku mulai pukul 4 pagi waktu setempat (21:00 GMT) yang melarang pertemuan besar dan mengizinkan pihak berwenang untuk melarang orang memasuki area mana pun yang mereka tetapkan.

Gerakan protes bertujuan menyingkirkan Prayuth, mantan panglima militer yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014, yang dimaksudkan untuk mengakhiri kekerasan selama satu dekade antara pendukung dan oposisi pendirian negara.

Mereka juga menginginkan konstitusi baru dan menyerukan pengurangan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)