Arakan, 24 Muharram 1438/25 Oktober 2016 (MINA) – Tim Ahli HAM PBB menyerukan Myamar untuk menyelidiki tuduhan bahwa pasukan keamanan negara itu menewaskan warga sipil yang tidak bersenjata, membakar desa-desa dan melakukan penangkapan sewenang-wenang di wilayah mayoritas Muslim, Rohingya.
Badan-badan bantuan mengatakan hingga 15.000 orang, -diyakini sebagian besar Muslim Rohingya-, telah mengungsi sejak orang-orang bersenjata melancarkan serangan terkoordinasi di tiga pos di sepanjang perbatasan barat laut dengan Bangladesh pada 9 Oktober.
Pemerintah Myanmar, yang dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, telah meningkatkan keamanan dengan menyebar tentara di utara Rakhine Negara Maungdaw mencari pelaku. Demikian berita yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa.
Para pejabat mengatakan pasukan keamanan menewaskan 30 “penyerang” dan menahan 53 tersangka ketika mencari 400 tersangka militan Rohingya, yang menyita puluhan senjata dari polisi perbatasan.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Selamat dari Pemakzulan
Sementara kelompok hak dan sumber-sumber dari kelompok Rohingya sebagian besar berkewarganegaraan, mengatakan warga sipil menanggung beban dari operasi militer yang dipimpin. Mereka mengatakan jumlah korban tewas akibat kekerasan lebih tinggi dari yang dilaporkan.
Utusan PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan ia telah berulangkali menerima laporan tentang penangkapan sewenang-wenang serta pembunuhan di luar hukum yang terjadi dalam konteks apa yang disebut militer sebagai operasi keamanan mencari yang diduga melakukan penyerangan.
“Masalah yang saya hadapi adalah kurangnya akses untuk mencari kebenaran dari situasi pada saat ini, kata Lee dalam sebuah pernyataan dari Jenewa, Senin.
Dia menambahkan operasi keamanan menutup akses bagi siapa saja dengan memberikan konsekuensi kepada masyarakat dengan membatasi gerak dan melakukan kegiatan keseharian mereka meski untuk mencari mata pencaharian.
Baca Juga: Jumat Pagi Sinagog Yahudi di Meulbourne Terbakar
Utusan khusus PBB itu meminta agar dilakukannya investigasi yang tepat dan menyeluruh dari dugaan pelanggaran.
Tokoh masyarakat Rohingya dan warga setempat mengatakan ratusan orang bersembunyi di sawah dekat desa mereka sejak tentara diduga memerintahkan sekitar 2.000 orang meninggalkan rumah mereka pada Minggu (23/10).
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA), lembaga bantuan masih tidak memiliki akses untuk menyerahkan bantuan kepada 10.000 hingga 15.000 orang yang diperkirakan mengungsi dari desa mereka dengan kekerasan terbaru di Rakhine.
Sementara itu 3.000 orang dari komunitas etnis Rakhine-Buddha telah melarikan diri ke biara-biara, sekolah dan kamp-kamp, kata badan itu dalam update pada Senin.
Baca Juga: Taliban Larang Pendidikan Medis Bagi Perempuan, Dunia Mengecam
Bantuan pangan tidak mencukupi 50.000 “orang rawan pangan” dan 65.000 anak-anak sekolah di Kota Maungdaw yang biasanya menerima bantuan Program Pangan Dunia, kata UNOCHA. (T/P004/P2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: PBB akan Luncurkan Proyek Alternatif Pengganti Opium untuk Petani Afghanistan