Tolak Wajib Militer, Ratusan Ribu Yahudi Ultra-Ortodoks Gelar Demo di Yerusalem Barat

Yerusalem, MINA – Ratusan ribu Yahudi ultra-Ortodoks berkumpul di Yerusalem Barat pada Kamis (30/10) untuk melakukan protes massal menentang wajib militer.

Menurut lembaga penyiaran publik Israel, KAN, protes tersebut diserukan oleh para rabi Haredi dan Dewan Mahasiswa Taurat untuk menentang apa yang mereka sebut sebagai “serangan terhadap identitas masyarakat religius dan pelanggaran kebebasan untuk mempelajari agama.”

“Umat bersama Taurat” dan “Menutup yeshiva, hukuman mati bagi Yudaisme,” tulis mereka dalam spanduk yang dikibarkan saat berunjuk rasa.

Protes ini menandai salah satu demonstrasi keagamaan terbesar dalam sejarah negara itu, kata KAN.

Harian Haaretz melaporkan para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel menentang penangkapan siswa sekolah agama yang dituduh menghindari wajib militer di Israel.

Haaretz mengatakan, protes ini merupakan sebuah peristiwa langka di antara faksi-faksi Haredi (terutama Shas dan United Torah Judaism), yang seringkali terpecah belah dalam politik dan hubungan dengan negara.

Polisi menutup Jalan Raya 1, jalan raya utama Israel, sepenuhnya selama protes tersebut.

Israel Railways juga memutuskan untuk menutup stasiun kereta Yerusalem mulai pukul 13.00 karena kemacetan yang disebabkan protes tersebut.

Haaretz mengatakan sejumlah demonstran dengan kasar menyerang kru Channel 12 Israel dengan papan dan botol, sementara seorang juru kamera dari Channel 13 juga diserang.

Partai-partai Ultra-Ortodoks di Knesset mengumumkan mereka akan terus menekan untuk mencabut undang-undang wajib militer, menegaskan bahwa “mempertahankan karakter masyarakat religius adalah garis merah yang tak tersentuh.”

Menurut The Times of Israel, 6.975 Yahudi Haredi telah dinyatakan sebagai penghindar wajib militer dalam beberapa bulan terakhir, 870 di antaranya ditangkap.

Haredim, yang mencakup sekitar 13% dari 10 juta penduduk Israel, mengklaim dinas militer mengancam identitas agama dan struktur komunitas mereka, karena mereka mendedikasikan hidup untuk mempelajari Taurat. Para rabi terkemuka telah mendesak para pengikutnya untuk menolak wajib militer dan “merobek perintah pendaftaran.”

Selama beberapa dekade, sebagian besar pria ultra-Ortodoks menghindari wajib militer melalui penundaan berulang kali untuk mempelajari agama hingga mencapai usia pengecualian, yang saat ini ditetapkan 26 tahun.

Anggota parlemen oposisi menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendorong undang-undang untuk membebaskan Haredim secara permanen guna memenuhi tuntutan partai ultra-Ortodoks Shas dan United Torah Judaism, yang keduanya meninggalkan koalisi awal tahun ini tetapi diperkirakan akan bergabung kembali setelah undang-undang tersebut disahkan. []