Turki Kecam Penganiayaan Rohingya dan Menuntut Tindakan

turki-sputnik-300x162.jpg" alt="" width="587" height="317" /> Menlu Turki Mevlüt Çavuşoğlu (Dok Sputnik)

Ankara, MINA – Pemerintah Turki melalui Menteri Luar Negeri Mevlüt Çavuşoğlu pada Selasa (29/8) mengecam keras penganiayaan dan penindasan sistematis Muslim Rohingya dan menuntut adanya tindakan penyelesaian permasalahan secara permanen.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers bersama di Ankara dengan mitranya dari Maladewa Mohamed Asim, Çavuşoğlu mengecam tindakan yang mengakibatkan korban sipil massal yang terjadi di tengah serangan pasukan keamanan terhadap warga Rohingya. Daily Sabah melaporkan yang dikutip MINA.

Pada Senin (28/8) sebelumnya, juru bicara Dewan Rohingya Eropa Anita Schug mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa antara 2.000 sampai 3.000 orang Muslim telah meninggal di negara bagian Rakhine, dalam apa yang dia gambarkan sebagai “genosida perlahan”.

Çavuşoğlu mengatakan, “Dulu, ada serangan serius terhadap Rohingya, tapi kini masalahnya sistematis. Saudara-saudara kita di Rohingya telah mendapat tekanan, penganiayaan dan dideportasi.”
Dia menekankan bahwa negara-negara regional memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah dan menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia telah memberikan dukungan kepada Muslim Rakhine.
Çavuşoğlu meminta masyarakat internasional dan negara-negara Islam untuk “lebih peka” tentang “perlakuan tidak manusiawi ini”.
“Kami juga memanggil negara-negara Muslim dan kepala negara mereka dari sini. Kita tidak boleh diam dalam hal ini Mari kita tunjukkan kepekaan kita,” lanjutnya.

Ia mendesak negara-negara untuk membuat peringatan yang diperlukan terhadap Myanmar.

“Jika mereka tulus, mari kita dukung mereka,” imbuhnya.

Menlu Çavuşoğlu juga menekankan semua institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Internasional untuk mengambil langkah yang kuat dalam sebuah solusi.

Serangan mematikan terhadap pos-pos perbatasan di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, pecah pada hari Jumat (25/8), mengakibatkan korban sipil massal.

Laporan media mengatakan, pasukan keamanan Myanmar menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan mengungsikan ribuan warga desa Rohingya, menghancurkan rumah dengan mortir dan senapan mesin.

Daerah ini telah mengalami ketegangan antara populasi Budha dan Muslim sejak kekerasan komunal terjadi pada tahun 2012.
Sebuah laporan PBB menyebutkan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan yang mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan.

PBB mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, termasuk bayi dan anak kecil, pemukulan dan penghilangan warga secara brutal.

Perwakilan Rohingya mengatakan sekitar 400 orang tewas dalam operasi tersebut. (T/RS2//P1)

Mi’raj News Agency (MINA)