UEA: TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN ISRAEL TANPA KESEPAKATAN DAMAI

Abu Dhabi, 17 Rabi’ul Awwal 1435/19 Januari 2014 (MINA) – Uni Emirat Arab (UEA) -tuan rumah pertemuan tahunan Badan Energi yang Terbarukan (IRENA)- sepenuhnya mampu membedakan antara komitmen internasional dan penolakannya untuk menormalkan hubungan dengan Israel, kata seorang pejabat tinggi UEA.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri UEA Dr. Anwar Mohammad Gargash menegaskan, pemerintahnya, sangat jelas menyatakan, tidak akan ada normalisasi hubungan bilateral dengan Israel di luar kerangka proses perdamaian Israel-Palestina dan kesepakatan antara kedua negara itu.

Gargash menuliskan di akun Twitter-nya, kehadiran Menteri Israel Silvan Shalom di Sidang Umum Tahunan IRENA menyebabkan munculnya “kampanye negatif” melawan UEA, demikian Gulf News melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad.

“UEA mampu, secara seimbang, membedakan antara keanggotaan Israel di IRENA dan masalah normalisasi hubungan bilateral [dengan Tel Aviv ] yang Israel inginkan,” kata Gargash dalam akun twitternya, menambahkan UEA “tidak akan terburu-buru melakukan normalisasi cuma-cuma dengan Israel, seperti beberapa negara lain yang sudah melakukan.”

Gargash mengaitkan kritik untuk kampanye kotor, penghasutan oleh pihak yang mengumbar kebencian dan permusuhan terhadap negaranya, terganggu atas keberhasilan UEA dalam peran regional dan internasional terkemuka, serta sedang menikmati pertumbuhan sebagai negara pionir di Arab.

“Kebanyakan orang dengan niat jahat tidak benar-benar peduli tentang partisipasi Israel dalam pembahasan IRENA, tapi mereka termotivasi oleh kebencian, bahkan jika mereka mengubah retorika serangan mereka dengan yang lain,” katanya.

Sumber lokal mengatakan kepada Gulf News, kunjungan menteri Energi Israel itu adalah semata-mata untuk menghadiri konferensi IRENA dan tidak menandakan perubahan dalam posisi UEA berkaitan dengan konflik Timur Tengah.

Silvan Shalom, anggota partai radikal Likud pimpinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, memimpin delegasi Israel hadir dalam pertemuan Majelis Umum IRENA Keempat 20-22 Januari 2014 didampingi dua penasehatnya, pejabat Kementerian Luar Negeri Israel dan sejumlah perwakilan dari sektor swasta Negara Zionis itu.

UEA tidak memiliki hubungan diplomatik dengan otoritas penjajah Israel itu. Ini adalah pertama kalinya Israel mengirimkan seorang menteri ke pertemuan IRENA sejak berdirinya pada tahun 2009.

Sementara Channel 10 Israel mengatakan, tujuan sebenarnya dari kunjungan Menteri Israel tersebut bukan hanya menghadiri konferensi, tetapi mempunyai agenda politik dalam upaya untuk mendiktekan kebijakan negaranya di Jalur Gaza.

Channel 10 mengklaim bahwa UAE menerima permintaan Israel untuk membiayai operasi militer baru terhadap Gaza sepenuhnya agar Israel mengakhiri pemerintahan Hamas.

Channel 10 juga mengklaim, Shalom bertemu putra mahkota UEA sheikh Mohamed bin Zayed dan pemimpin gerakan Palestina Fatah yang diberhentikan, Mohamed Dahlan, yang dikenal karena hubungan dekatnya dengan Israe, sedang menghadiri pertemuan tersebut.

Pekan lalu, Shaikh Mohammad Bin Rashid Al-Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri UEA sekaligus Penguasa Dubai, mengatakan kepada BBC tidak akan ada hubungan apapun dengan Israel sebelum perjanjian damai yang komprehensif ditandatangani.

Pada Januari 2010 komandan militer gerakan perlawanan Palestina di Jalur Gaza, Hamas, Mahmud Al-Mabhuh ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel di Dubai, di mana pemerintah UEA percaya pembunuhan petinggi Hamas itu dilakukan oleh agen mata-mata Israel, Mossad.

Pertemuan Majelis Umum IRENA Keempat, dari badan tertinggi IRENA itu, dimulai Sabtu kemarin dan diikuti oleh the World Future Energy Summit (WFES), the International Water Summit (IWS) 2014, dan EcoWASTE 2014, bersama-sama membentuk Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW 2014).

Selama pertemuan dua hari, Sidang Umum IRENA membahas peta jalan rancangan untuk mencapai pangsa 36 persen energi terbarukan dalam bauran energi dunia pada tahun 2030.

UEA bangga menjadi markas IRENA, kata menteri Gargash, menambahkan bahwa selain Jepang, Kenya, dan UEA, organisasi internasional tidak memiliki kantor pusat di luar dunia Barat. (T/P02/EO2/mirajnews.com)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)