Utusan PBB: Pembicaraan Suriah di Swiss 'Tidak Mungkin Lagi'

Jenewa, MINA – Utusan Khusus PBB untuk Suriah telah menyatakan penyesalannya bahwa pembicaraan antara pemerintah Suriah dan oposisi yang dijadwalkan dimulai pada 25 Juli di Jenewa, “tidak mungkin lagi.”

Hal itu dilaporkan karena pemerintah Presiden Suriah Bashar Assad berpendapat bahwa Swiss tidak netral karena dukungannya kepada Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi terhadap sekutunya Rusia, Nahar Net melaporkan.

Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq tidak secara langsung mengkonfirmasi alasannya, tetapi ia mengatakan pada Senin (18/7) bahwa “kami menegaskan kembali netralitas Swiss sebagai tempat untuk sebagian besar pekerjaan yang dilakukan PBB.”

Jenewa di Swiss adalah markas besar Eropa dari 193 anggota PBB.

Utusan PBB untuk Suriah Geir Pedersen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa putaran kesembilan pembicaraan tentang merevisi konstitusi Suriah yang dilanda konflik, tidak dapat diadakan dan menyinggung masalah netralitas.

Haq menekankan bahwa “diskusi tentang Suriah perlu dijaga sejauh mungkin terpisah dan terpisah dari diskusi tentang topik lain.”

Sebuah peta jalan PBB 2012 menuju perdamaian di Suriah yang disetujui oleh perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liga Arab, Uni Eropa, Turki dan kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia, menyerukan penyusunan konstitusi baru. Itu berakhir dengan pemilihan umum yang diawasi PBB dengan semua warga Suriah, termasuk anggota diaspora, memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sebuah resolusi Dewan Keamanan yang diadopsi pada Desember 2015 dengan suara bulat mendukung peta jalan tersebut.

Pada konferensi perdamaian Suriah yang diselenggarakan Rusia pada Januari 2018, sebuah kesepakatan dicapai untuk membentuk komite beranggotakan 150 orang untuk merancang konstitusi baru. Sebuah badan yang lebih kecil, 45 anggota akan melakukan penyusunan yang sebenarnya, termasuk masing-masing 15 anggota dari pemerintah, oposisi dan masyarakat sipil. Butuh waktu hingga September 2019 untuk pembentukan komite, dan setelah delapan putaran pembicaraan, sedikit kemajuan yang dicapai sejauh ini.

Dukungan militer Rusia untuk Suriah mengubah peta konflik Suriah. Namun, Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Rusia setelah Moskow mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014, dan meningkatkan sanksi setelah invasi 24 Februari oleh Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. (T/RI-1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)