Wakil Ketua Komisi I DPR: Pemblokiran Internet Jangan Dijadikan Hobi

Jakarta, MINA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Hanafi Rais mengingatkan agar pemblokiran data internet tidak dijadikan sebagai hobi pemerintah ketika menghadapi isu-isu krusial, sebab keputusan seperti ini dianggap sebagai keputusan yang gagap dan akan sangat merugikan citra pemerintah di mata masyarakat bahkan dunia.

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja membahas penyesuaian Rencana Kinerja Anggaran 2020 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).

Hanafi pun mempertanyakan fungsi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Penyiaran Publik (Ditjen IKP) Kominfo sebagai pembangun narasi pemerintah.

”Kalau jadi hobi blokir internet itu saya khawatir justru seolah-olah sebenarnya sama saja dengan mengakui bahwa fungsi Kominfo terutama yang urusannya dengan IKP itu terlihat gagal membangun narasinya sendiri. Sehingga karena tidak kuat meng-counter narasi-narasi yang anti, lantas kemudian kewalahan dan sudahlah blokir saja,”katanya.

Politisi dapil Yogyakarta ini menyebut apabila hal seperti ini terus berlanjut, maka fungsi Kominfo dianggap tak ada bedanya seperti penegak hukum lainnya. Sementara seharusnya diketahui bahwa Ditjen IKP harus menerapkan fungsi Government Public Relations (GPR) atau sebagai pembuat narasi kebangsaan yang mensosialisasikan kinerja maupun program pemerintah.

“Nah ini Kominfo ini tidak lagi menjalankan tugas IKP-nya, tetapi lama-lama sudah mendekati seperti menjadi penegak hukum. Hampir seperti itu. Jadi supaya tidak memakan, istilahnya apa yang menjadi mandatnya untuk menjalankan informasi dan komunikasi publik sesuai tupoksinya, tentu jangan sampai berlanjut menjadi hobi,” jelasnya.

Ia menyebut penekanan fungsi GPR akan menjadi tantangan bagi Direktur Jenderal IKP yang baru, sebab di era post-truth society,  di mana masyarakat lebih percaya dengan kebenaran yang mereka ciptakan sendiri, bukan merupakan pekerjaan mudah. (R/R10/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)