Wapres Ingatkan BPJPH dan Kemenkop UKM Dampingi Pembuatan NIB, Sertifikasi Halal

(Foto: BMI-Setwapres)

Semarang, MINA – Wakil Presiden () RI KH Ma’ruf Amin mengingatkan, agar Kementerian Koperasi dan UMKM serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk (BPJPH) untuk tidak hanya menunggu, tetapi menjemput bola dan melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha () dan .

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres Ma’ruf dalam menjawab pertanyaan terkait sulitnya bagi UMKM mendapatkan NIB dan sertifikasi halal saat memberikan keterangan pers kepada awak media, Jumat (18/11).

“Sebab mungkin banyak yang mereka secara teknis belum menguasai, tetapi kadang-kadang bukan hanya di proses tetapi juga kan ada izin tadi, dia (pelaku usaha) belum punya izin, karena itu bukan hanya kepada BPJPH tetapi juga kepada Kementerian Kop UMKM dan pemda,” jelas Wapres Uuai melakukan peninjauan produksi batik di Sanggar Batik 16.

Hal ini, lanjut dia, termasuk soal pembiayaan, dana-dananya sudah disiapkan, KUR sudah ada, syariah sudah ada, jadi juga ada lembaga lembaga seperti koperasi, kemudian lembaga keuangan mikro baik yang konvensional atau syariah.

Wapres menuturkan, perlambatan penerbitan NIB disebabkan kurang memahaminya teknis yang diberlakukan. Bukan hanya NIB, pengurusan sertifikasi halal juga mengalami perlambatan oleh BPJPH.

Pasalnya, sertifikasi halal dapat menembus 350 per harinya, namun saat ini baru 40 sertifikasi halal yang terbit perharinya. Untuk itu perlu kerjasama antar para pemangku kepentingan terkait baik itu pemerintah pusat, lembaga, dan pemda.

Diharapkan, pesan Wapres, para pemangku kepentingan terkait dapat segera melakukan pendataan secara masif dengan turun langsung ke lapangan serta memberikan bimbingan dan pendampingan.

Peranan UMKM di Indonesia sangatlah penting. Karenanya pemerintah telah menyiapkan agar produk UMKM dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk program pemerintah dalam #BanggaBuatanIndonesia.(R/R1/RS3)

 

Mi’raj News Agency (MINA)