Wapres Minta Penyelenggara Haji dan Umrah Utamakan Layanan Umat

Jakarta, MINA – Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin memberikan empat arahan kepada semua penyedia jasa/penyelenggara ibadah haji dan umrah, dengan menekankan agar lebih mengutamakan kualitas layanan kepada umat, daripada kepentingan bisnis.

Hal tersebut disampaikan Wapres Kyai Ma’ruf saat menghadiri acara Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah di Jakarta, Senin (2/9).

Pertama, Wapres meminta semua travel meningkatkan kolaborasi dan sinergi yang kuat, khususnya dengan Kementerian Agama, BPKH, dan semua pihak yang terkait.

“Kerja sama proaktif dengan lembaga-lembaga ini akan memudahkan penyusunan langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi dampak risiko layanan yang mungkin akan timbul,” imbuh Kyai Ma’ruf.

Kedua, Wapres meminta agar semua travel mematuhi dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan haji dan umrah, baik aturan dari Pemerintah Indonesia maupun dari Pemerintah Arab Saudi.

Menurut Kyai Ma’ruf, berbagai pelanggaran oleh penyelenggara perjalanan haji dan umroh yang merugikan umat bahkan diindikasi ada unsur pidana, masih kerap ditemukan.

“Jangan sampai orang ini pergi haji dianggap melakukan tindakan kriminal. Ini kan tidak pas dikriminalisasi, dianggap melakukan kriminal dalam rangka penyelenggaraan haji karena tidak patuh aturan,” tegas Wapres.

Ketiga, Kyai Ma’ruf meminta asosiasi penyelenggara haji dan umrah ini dapat menyelenggarakan sosialisasi secara periodik dan rutin untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait hak dan kewajiban umat muslim dalam melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah.

“Masyarakat Islam kita berasal dari latar belakang budaya yang sangat beragam, sehingga diperlukan peningkatan literasi masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban perjalanan haji dan umrah serta menghindari jamaah dari pelanggaran,” pesan Wapres.

Terakhir, Kyai Ma’ruf meminta agar para travel terus mengevaluasi berbagai kekurangan dan masalah yang perlu diperbaiki.

“Mengingat perkembangan penyelenggaraan sangat dinamis dari waktu ke waktu, khususnya terkait aturan kata kelola dan juga kondisi cuaca,” tambah Wapres.

Animo umat Islam untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah terus meningkat dengan pesat, seiring dengan kesadaran beribadah dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah memerlukan sumber daya ekonomi yang cukup besar, mencakup kegiatan pembimbingan administrasi perjalanan dan transportasi, akomodasi konsumsi, dan juga layanan kesehatan serta banyak aspek terkait yang memerlukan pembiayaan.

Kendati pelayanan ibadah haji secara umum di Indonesia dinilai semakin baik dari tahun ke tahun dibanding beberapa negara lainnya, Wapres meminta para penyelenggara ibadah haji menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang perlu terus diperbaiki.

“Mengundangkan orang begitu besar ya, baik umrah maupun haji, itu tentu ada [kesulitan], saya nyebutnya sil silatun minal musykilat, rantai musykilat itu ada, tapi yang penting jangan sampai musykilat yang itu berulang,” urainya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin pengukuhan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) masa bakti 1446H-1450H/2024-2028.

“Alhamdulillah, pengukuhan kepengurusan masa bakti 1446H-1450H/2024-2028 dilaksanakan genap di hari lahir AMPHURI yang ke-17 tahun. Bagi kami ini suatu momen yang sangat istimewa, terlebih pengukuhan ini dihadiri oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin,” kata Firman M Nur yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum AMPHURI.

Sebelumnya, Dewan Pembina FSATHU, H. Fuad Hasan Masyhur melaporkan bahwa FSATHU saat ini beranggotakan delapan asosiasi umroh dan haji.

Kepada Wapres, Fuad menyampaikan sejumlah permasalahan terkait penyelenggaraan umroh dan haji, diantaranya penyelenggara ibadah haji dan umroh dari kalangan non-muslim yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta keberadaan aplikasi dari Pemerintah Arab Saudi yang dikhawatirkan dapat mengganggu skema pendaftaran Jamaah haji yang telah berjalan.

Selain itu, Fuad juga menyampaikan cita-cita asosiasi travel haji dan umrah untuk memiliki pusat informasi perdagangan di Arab Saudi.

“Itu bagian kontribusi kami Pak Wapres. Jadi bukan kami hanya ingin meraup dana, tapi kami ingin juga berbakti kepada negeri ini. Kami wajibkan kepada semua kawan-kawan yang hadir di sini untuk sama-sama mempromosikan Indonesia,” urai Fuad.[]

Mi’raj News Agency (MINA)