Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

10 Juta Paket Program Keluarga Harapan

Fauziah Al Hakim - Kamis, 13 September 2018 - 04:00 WIB

Kamis, 13 September 2018 - 04:00 WIB

11 Views ㅤ

Jakarta, MINA – Guna mengejar target penurunan angka kemiskinan menjadi 7-8 persen sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah akan menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2019 mendatang.

“Untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 sebesar 7-8% bukanlah hal yang mudah, namun data BPS (Badan Pusat Statistik) per September 2017 tingkat kemiskinan sudah turun menjadi 10,12%,” kata Kepala Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos) Hafifah Insari dalam forum tematik Bakohumas, di Mezzanine Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/9).

Dikutip dari rilis Setkab, Hafifah menjelaskan, faktor yang mendorong terjadinya penurunan angka tingkat kemiskinan pada September 2017 di antaranya tidak hanya karena tingkat inflasi yang tetap terjaga, penaikan upah buruh namun juga integrasi program penanganan kemiskinan.

“Sekali lagi capaian ini perlu komitmen bersama, penanganan kemiskinan merupakan tugas bersama, saling energi, mengefektifkan potensi yang ada di masing-masing lembaga dan mewujudkan kesejahteraan bersama,” ujar Hafifah.

Baca Juga: Fatwa Jihad dari Ulama Dunia, Direktur Womester: Ini Seruan Moral Melawan Genosida Palestina

Mengenai PKH, menurutnya, adalah bentuk bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat miskin baik dari aspek kesehatan dan pendidikan.

“Penerima manfaat dari PKH, mulai dari ibu hamil, keluarga yang membutuhkan bantuan untuk biaya sekolah anak, sampai lansia,” tuturnya.

Sedangkan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), bertujuan untuk peningkatan nutrisi masyarakat yang hidup di garis kemiskinan.

“Penerima manfaatnya adalah mereka yang hidup dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerahnya,” ujarnya.

Baca Juga: Hampir 196 Ribu Jamaah Indonesia Telah Lunasi Biaya Perjalanan Haji 2025

Hafifah berharap keluarga penerima manfaat bantuan sosial (KIP, KIS, PKH, & BPNT) agar memanfaatkan dukungan pemerintah, sehingga bisa berdampak pada peningkatan hidup, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. (R/R05/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Baca Juga: Indonesia Gaet Prancis untuk Percepat Kesepakatan Dagang dengan Uni Eropa

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Ekonomi
Ekonomi