UNHCR: Rezim Presiden Assad Siksa dan Musnahkan Tahanan

Suriah-Bashar-al-Assad-BBC-Getty-Images-300x169.jpg" alt="Penyiksaan, penyakit yang merajalela, dan aksi eksekusi di luar hukum telah membunuh banyak tahanan yang disekap rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad (BBC Getty Images)" width="300" height="169" /> Penyiksaan, penyakit yang merajalela, dan aksi eksekusi di luar hukum telah membunuh banyak tahanan yang disekap rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad (Foto: Getty Images/BBC)

Damaskus, 1 Jumadil Awwal 1437/9 Februari 2016 (MINA) – Rezim Presiden Suriah Assad telah menerapkan kebijakan pemusnahan terhadap penduduknya sendiri, membunuh ribuan tahanan yang ditahan sejak perang saudara meletus pada 2011.

Hal itu disampaikan oleh tim penyelidik Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) dalam sebuah laporan berjudul “Out Of Sight, Out Of Mind: Deaths In Detention”. Demikian IBT dan BBC melaporkan, Senin (8/2) waktu setempat, yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Penyelidik PBB yang menginvestigasi perosalan HAM menemukan, para tahanan yang ditahan pemerintah Persiden Suriah Bashar al-Assad telah mengalami serangkaian kekejaman yang sebanding dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam laporannya, lembaga HAM PBB juga menuduh kelompok militan yang menentang rezim Al-Assad, termasuk Islamic State (ISIS/Daesh) dan afiliasi al-Qaeda, Jabhat al-Nusra, melakukan kejahatan serupa seperti penyiksaan, eksekusi, dan pemukulan mematikan terhadap tawanan mereka.

“Para tahanan yang ditahan oleh pemerintah dipukuli sampai mati, atau meninggal karena luka yang diderita akibat penyiksaan. Lainnya tewas akibat kondisi hidup yang tidak manusiawi,” bunyi laporan itu.

“Pemerintah (Presiden Al-Assad) telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa tindakan pemusnahan, pembunuhan, pemerkosaan, atau kekerasan seksual lainnya, penyiksaan, pemenjaraan, penghilangan paksa, dan tindakan tidak manusiawi lainnya,” tambah UNHRC.

Laporan itu juga menegaskan, “Beberapa kelompok bersenjata antipemerintah membangun tempat penahanan darurat tempat para tentara pemerintah yang tertangkap dianiaya dan dieksekusi.”

Temuan UNHRC itu berdasarkan pada bukti-bukti material serta wawancara dengan 621 saksi dan korban.

Dokumen tersebut mengatakan pemerintah bertanggung jawab atas gelombang penangkapan sewenang-wenang terhadap lawan politik, yang mencapai puluhan ribu di fasilitas-fasilitas negara pada satu waktu.

Tahanan disiksa, dipukuli, dan ditolak akses perawatan medis, dalam banyak kasus mengakibatkan kematian. Kebanyakan pelanggaran terjadi di fasilitas dijalankan oleh badan intelijen dengan pengetahuan pejabat senior yang bertugas mengendalikan pelaku, kata laporan itu.

Di Direktorat Intelijen Umum di Kafr Sousa, Damaskus, misalnya. Para pejabat di sana secara langsung memginstruksikan para bawahan untuk menerapkan metode penyiksaan yang mereka sukai.

“Mayat-mayat diangkut oleh tahanan lain melalui koridor, kadang-kadang dibiarkan di toilet, sebelum diangkut dari kantor cabang intelijen tersebut,” kata laporan itu.

“Bukti yang diperoleh menunjukkan bahwa para atasan di fasilitas itu secara teratur diberitahu tentang tahanan yang tewas di bawah kendali mereka. Para tahanan dipindahkan ke rumah sakit militer sebelum mereka dikubur di kuburan massal,” imbuh laporan UNHRC. (P022/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)