103 Tahun Deklarasi Balfour, Tolak Normalisasi (Oleh: Muhammad Anshorullah)

Oleh: Muhammad Anshorullah, (Ketua Pemuda Pusat Jama’ah Muslimin (Hizbullah).

Tanggal 2 November, hari ini 103 tahun yang lalu Deklarasi Balfour menjadi penanda awal dari malapetaka kemanusiaan yang berkepanjangan di Al Quds dan Timur Tengah. Hari itu, 2 November 1917, Kerajaan Inggris mensponsori Israel dalam mengawali penjajahan atas Palestina.

Deklarasi ini sendiri sebetulnya adalah surat pendek dari Arthur Balfour selaku Sekretaris Urusan Asing di Kementerian Luar Negeri Kerajaan Inggris kepada Walter Rotschild seorang tokoh Yahudi pimpinan Federasi Zionis di Eropa.

Surat itu berisi tentang simpati Balfour mewakili pemerintah Inggris atas aspirasi Zionisme yang telah disetujui oleh Kabinet Inggris. Aspirasi yang dimaksud adalah keinginan Zionis untuk mewujudkan cita-cita mereka mendirikan negara Israel Raya di Palestina, di mana warga Yahudi yang tersebar di seluruh dunia dapat berkumpul dan berdaulat. Balfour berjanji, Pemerintah Inggris akan memfasilitasi terwujudnya cita-cita itu.

Janji ini merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah Inggris kepada Zionisme atas ‘jasa’ mereka membantu Inggris dalam Perang Dunia I melalui insinyur Yahudi; Chaim Weizmann. Inggris juga menyatakan komitmennya untuk membantu menyediakan dan mendirikan sebuah wilayah nasional untuk Yahudi di tanah yang mereka impikan; Palestina. Deklarasi Balfour menjadi tiket emas Zionis ke Palestina setelah berkali-kali membujuk Khalifah Utsmaniyah Sultan Abdul Hamid II ditolak mentah-mentah.

Sesungguhnya Deklarasi Balfour adalah dukungan dan simpati yang sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Baik Zionis maupun Inggris sama-sama menyadari bahwa tanah yang dijanjikan itu adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Pendeknya, Inggris memberikan wilayah yang bukan miliknya untuk Zionis berdasarkan aspirasi yang halusinatif.

Tetapi, Zionis Yahudi tetap menjadikan Deklarasi Balfour sebagai semacam lisensi bagi mereka untuk menapaki cita-cita membangun Israel Raya. Sampai hari ini, setiap tahun Deklarasi Balfour diperingati secara resmi oleh Israel sebagai fondasi keberadaan Israel. Sedangkan bagi kemanusiaan, Deklarasi Balfour diperingati sebagai fondasi konspirasi, pengusiran, penindasan, penjajahan, dan terbentuknya pemerintahan #ApartheidIsrael. Bahkan, boleh dikatakan deklarasi ini menjadi akar dari kekacauan Timur Tengah saat ini.

Pada peringatan 100 tahun Deklarasi Balfour, tahun 2017 Theresa May, PM Inggris membuat pernyataan kontroversial. Menurutnya, Inggris bangga dengan peran yang mereka mainkan untuk berdirinya Negara Israel dan Inggris akan memperingatinya juga dengan kebanggaan. Pernyataan ini memicu reaksi negatif bahkan dari banyak aktivis Inggris sendiri.

Jeremy Corbyn berpendapat; memperingati Deklarasi Balfour haruslah memperkuat pemahaman kita bahwa saat ini rakyat Palestina masih dianggap sebagai masyarakat kelas dua. Sedangkan aktivis Inggris yang tergabung dalam NGO Amostrust melakukan aksi berjalan kaki dari London menuju Yerusalem sebagai bentuk penyesalan mereka, warga Inggris, atas terbitnya Deklarasi Balfour. Mereka juga menuntut pemerintahnya untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada Rakyat Palestina.

Apa yang dilakukan oleh banyak aktivis di seluruh dunia yang menggugat Deklarasi Balfour adalah aksi kemanusiaan sebagai bentuk penentangan terhadap penjajahan dan politik apartheid Israel. Mereka menyadari bahwa Deklarasi Balfour adalah sumber dari semua kekacauan di Al Quds (Holy Land). Oleh karenanya semua pihak yang berkepentingan dan seluruh umat manusia perlu diingatkan sebagai upaya menciptakan kedamaian di Al Quds; bahwa Israel yang ilegal berdiri di atas fondasi Deklarasi Balfour yang juga ilegal.

Israel, Inggris, dan tentu saja Amerika terus berupaya membangun narasi bahwa Deklarasi Balfour adalah kenyataan sejarah yang dapat dijadikan legal standing atas berdirinya Israel. Bahkan akhir-akhir ini, mereka semakin agresif.

Di awal 2020 ini, Amerika mengumumkan The Deal of The Century, sebuah roadmap akal-akalan untuk mengukuhkan kepalsuan Israel menjadi kedaulatan yang diakui dunia. Road map itu diikuti dengan rencana Aneksasi Tepi Barat. Dan belakangan, Amerika memaksa negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan tunduk dan mulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal, normalisasi dengan Israel, selain menikam ulu hati rakyat Palestina, sejatinya juga merupakan bentuk persetujuan dari negara-negara Arab atas kepalsuan Deklarasi Balfour. Ironis dan memalukan.

Kita, rakyat Indonesia akan selalu bersama dengan seluruh aktivis kemanusiaan, berdiri menantang semua bentuk normalisasi dengan Israel. (A/ans/B03/P1).

Mi’raj News Agency (MINA)