Tel Aviv, MINA – Sebanyak 110 veteran Angkatan Udara Israel menolak mengajukan sebagai tentara cadangan pada pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika perdana menteri melanjutkan rencana mereformasi sistem peradilan.
Mereka menandatangani surat penolakan itu, Rabu (28/6), setelah Netanyahu mengatakan bahwa pemerintahnya akan melanjutkan dengan “amandemen” setelah pembicaraan dengan oposisi tersendat untuk mencapai kompromi. Quds Press melaporkan.
Sejak saat itu, “para pembuat undang-undang” dalam koalisi pemerintah telah mengerjakan amandemen hukum atas apa yang dikenal sebagai “standar yang masuk akal”.
Menurut para kritikus amandemen itu akan memungkinkan pemerintah membuat keputusan sewenang-wenang dan memberinya banyak kekuasaan.
Baca Juga: Genosida di Tepi Barat, B’Tselem Catat 1.000 Orang Tewas Sejak 2023
“Jika undang-undang disahkan di Knesset, atau undang-undang lain yang diusulkan dalam kerangka amandemen, sebagai tentara cadangan kami tidak akan mengajukan diri dalam organisasi pemerintah,” surat itu menyatakan.
Pernyataan menambahkan, undang-undang seperti ini memberi pemerintah kekuasaan tak terbatas dari pihak peradilan dan akan membawa ke titik tidak bisa kembali.
“Kami menolak untuk mengabdi sebagai tentara di negara non-demokratis,” lanjut pernyataan.
Pilot angkatan udara dipandang sebagai anggota tentara pendudukan yang paling penting dan tak tergantikan.
Baca Juga: Banyak Makan Korban, Yayasan Kemanusiaan Gaza GHF Resmi Tutup
Rencana pemerintah Netanyahu untuk mengubah peradilan mendorong Israel ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya pada awal tahun ini.
Hal ini memicu serangkaian ancaman dari tentara cadangan, yang merupakan tulang punggung tentara pendudukan yang sebagian besar didasarkan pada wajib militer. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur