Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

127 Politisi Inggris Tuntut Pemerintah Jatuhkan Sanksi Terhadap Israel

Ali Farkhan Tsani - Ahad, 3 Mei 2020 - 08:08 WIB

Ahad, 3 Mei 2020 - 08:08 WIB

11 Views

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu points at a map of the Jordan Valley as he gives a statement in Ramat Gan, near the Israeli coastal city of Tel Aviv, on September 10, 2019. - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu issued a deeply controversial pledge on September 10 to annex the Jordan Valley in the occupied West Bank if re-elected in September 17 polls. He also reiterated his intention to annex Israeli settlements throughout the West Bank if re-elected, though in coordination with US President Donald Trump, whose long-awaited peace plan is expected to be unveiled sometime after the vote. (Photo by Menahem KAHANA / AFP)

London , MINA – Sebanyak 127 politisi Inggris dari berbagai pihak telah menulis surat kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, mendesak pemerintah menjelaskan kepada publik di Israel bahwa “setiap aneksasi wilayah Palestina yang diduduki akan memiliki konsekuensi berat termasuk sanksi.”

Perjanjian antara pemimpin partai Likud,  Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan pemimpin partai Blue-White, Benny Gantz yang membentuk pemerintah koalisi menyatakan, pemerintah baru dapat memajukan undang-undang tentang aneksasi setelah 1 Juli.

Aneksasi itu meliputi Lembah Yordan, Laut Mati utara, dan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, yang mencakup lebih dari 30 persen wilayah Tepi Barat yang diduduki. WAFA melaporan, Sabtu (2/5).

Dalam intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, para politisi Inggris termasuk mantan anggota kabinet, menteri, dan diplomat senior, menuntut tindakan bukan kata-kata dalam menentang aneksasi Israel.

Baca Juga: Puluhan Ekstremis Yahudi Serang Komandan IDF di Tepi Barat

“Ini akan menjadi pukulan mematikan bagi peluang perdamaian antara Israel dan Palestina berdasarkan pada solusi dua Negara,” pernyataan mereka.

“Kami menulis kepada Anda untuk mengungkapkan kemarahan kami pada pemerintah baru Israel yang menyatakan rencana untuk mencaplok wilayah-wilayah wilayah yang didudukinya pada Juni 1967,” lanjut surat itu.

“Sudah jelas bahwa Pemerintah Israel akan menggunakan kesempatan pandemi Covid-19 untuk berusaha mengimplementasikan rencana mengerikan ini. Sangat penting bahwa Inggris melakukan segala daya untuk mencegah hal ini,” imbuhnya.

Menurut para penandatangan, “Penambahan wilayah yang diduduki melanggar beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk UNSCR 242 dan 2334.”

Baca Juga: Tentara Israel Cemas Jumlah Kematian Prajurit Brigade Golani Terus Meningkat

Pada 12 September 2019, Pernyataan bersama Pemerintah Inggris, dengan Perancis, Jerman, Italia dan Spanyol, menyatakan, aneksasi unilateral bagian manapun dari Tepi Barat akan menjadi “pelanggaran serius hukum internasional.”

Para penandatangan surat itu menunjukkan bahwa ketika Rusia secara ilegal mencaplok Crimea pada tahun 2014, Inggris menentang tindakan ini dan menjatuhkan sanksi.

Para penandatangan juga meminta Perdana Menteri Inggris “untuk memimpin dalam menyatukan mitra internasional mencegah tindakan ilegal Israel ini.” (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya

Rekomendasi untuk Anda

Internasional
Eropa
Internasional
MINA Sport
Palestina
Palestina