13 Orang Tewas di Karbala, Protes Terus Berlanjut

Karbala, MINA – Setidaknya 13 orang tewas dan 865 lainnya cedera pada Selasa (29/10) dini hari, ketika pasukan keamanan berusaha membubarkan aksi duduk di kota Karbala, Irak.

Sementara protes terus berlanjut di berbagai bagian Irak meskipun jam malam diberlakukan, sumber keamanan dan saksi mata mengatakan.

Hingga kini sudah 93 orang yang tewas dalam gelombang kedua protes di Irak, menurut statistik dari Anatolia berdasarkan pada laporan “Komisi Tinggi Independen untuk Hak Asasi Manusia” di Irak, serta laporan dari sumber medis, keamanan dan saksi mata.

Sumber yang berada di kepolisian Karbala itu, seperti dikutip Arab 48, mengatakan kepada Anatolia bahwa pasukan anti huru hara dikerahkan untuk membubarkan tempat aksi demonstrasi di pusat kota Karbala.

Sumber itu menambahkan, para demonstran telah diperingatkan mengosongkan tenda-tenda tempat duduk; karena hal itu mengganggu kenyamanan publik. Tetapi para pengunjuk rasa tidak mematuhi instruksi pasukan keamanan yang menyerukan untuk mengakhiri aksi duduk di tenda tersebut.

“Akibat bentrokan itu menewaskan sedikitnya 10 orang tewas dan ada puluhan demonstran yang terluka, termasuk pasukan keamanan,” katanya.

Jaafar Al-Saadi, seorang saksi mata, mengatakan, pasukan keamanan menyerang demonstran di pusat Karbala dengan ratusan personel bersenjata dan mulai menembak tanpa pandang bulu. Mobil polisi pun menabrak para pengunjuk rasa, menewaskan sedikitnya 10 orang.

“Selama jam pertama aksi duduk, ambulans tidak dapat mengangkut yang terluka karena tembakan keras oleh pasukan keamanan,” kata Alaa Al-Sharifi, saksi lain.

Sharifi mengatakan, para demonstran telah menderita beberapa luka akibat penembakan. Dia juga mengatakan, serangan oleh pasukan keamanan tersebut tidak dibenarkan sama sekali.

Jam malam yang diumumkan oleh militer di Baghdad mulai berlaku, dan berlanjut sampai pukul enam pagi pada hari Selasa (29/10), sementara demonstran menolak untuk meninggalkan lapangan pembebasan sampai ada tanggapan atas tuntutan mereka untuk reformasi ekonomi dan perang melawan korupsi serta menuntut keadilan sosial.

Pengunjuk rasa berlanjut pada hari Selasa siang ini, peserta aksi terus bertambah dari kalangan mahasiswa dan siswa sekolah akan bergabung setelah serikat guru mengumumkan pada hari Senin (28/10), untuk melakukan pemogokan selama empat hari.

Dalam upaya untuk membubarkan aksi protes, Dewan Perwakilan Irak menyetujui dalam pertemuan pada Senin (28/10), keputusan Dewan Menteri dan reformasi yang diumumkan oleh Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi, sebagai hasil dari pecahnya demonstrasi.

Parlemen Irak pada hari Senin itu mengeluarkan paket keputusan, terutama pembentukan komite parlemen khusus untuk mengamandemen Konstitusi, termasuk berbagai komponen, untuk menyampaikan rekomendasinya kepada parlemen dalam waktu tidak lebih dari 120 hari.

Parlemen juga memilih untuk membubarkan dewan provinsi dan kota-kota kecil serta memberikan kekuasaan mereka kepada gubernur, yang akan tunduk pada kontrol Dewan Perwakilan Rakyat sampai pemilihan, dan juga memilih untuk membatalkan hak-hak istimewa para pejabat senior.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengatakan, Dewan membahas kinerja pasukan keamanan dan tugas mereka untuk memastikan perlindungan terhadap demonstran dan institusi serta properti publik dan pribadi.

Dewan itu menekankan, menurut pernyataan itu, untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap penghasut dan penyabot yang menyerang pasukan keamanan, warga, properti, lembaga pemerintah dan markas besar partai.

Irak telah dilanda oleh protes baru sejak Jumat (25/10), di mana 93 orang tewas dalam bentrokan antara demonstran di satu sisi dan personel keamanan dan militan dari faksi Mobilisasi Populer dekat dengan Iran di sisi lain.

Gelombang protes adalah yang kedua setelah pada awal Oktober, yang mengakibatkan 149 pemrotes dan delapan personel keamanan tewas.

Para pengunjuk rasa awalnya menuntut layanan publik yang lebih baik, penciptaan lapangan kerja, dan anti-korupsi sebelum tuntutan mereka menggulingkan pemerintah setelah tentara dan pasukan keamanan menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap mereka. (T/B05/RI-1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)