133 ORGANISASI PALESTINA TOLAK PERUNDINGAN DENGAN PENJAJAH ISRAEL

Al-Quds (Yerusalem), 22 Ramadhan 1434/30 Juli 2013 (MINA) – Jaringan organisasi Palestina yang terdiri dari 133 organisasi mengatakan pihaknya melihat serius bahaya keputusan otoritas Ramallah yang melanjutkan perundingan dengan penjajah Israel yang dikomandoi AS.

“Bahaya melanjutkan perundingan, karena terjadi tanpa komitmen yang seharusnya yang merupakan batas minimal untuk mendapatkan persetujuan melanjutkan perundingan, terutama adalah pengakuan perbatasan 4 Juni tahun 1967, penghentikan pemukiman ilegal Yahudi dan pembebasan para tawanan Palestina dari penjara Zionis,” kata Jaringan yang berbasis di Al-Quds, Tepi Barat dan Jalur Gaza ini.

Organisasi tersebut juga mengatakan, bahaya lainnya adalah berhentinya prosedur hukum ke lembaga-lemabga internasional, di antaranya ke mahkamah kriminal internasional untuk mengambil kembali hak nasional melalui pemanfaatan keanggotaan Palestina sebagai pengamat di PBB.

Jaringan Organisasi Palestina menegaskan pula dengan adanya perundingan damai itu, upaya-upaya pemboikotan barang-barang Israel juga akan terhenti, padahal upaya tersebut sudah berjalan dengan dukungan dari berbagai pihak yang mulai membuahkan hasil, seperti keputusan Uni Eropa melarang produk perusahaan-perusahaan dari pemukiman-pemukiman ilegal Yahudi di wilayah perbatasan 1967.

“….dan kembali menyampaikan ilusi kepada dunia bahwa di sana ada proses politik yang sedang berlangsung,” tambah pernyataan itu yang disiarkan melalui Pusat Informasi Palestina (PIP) sebagaimana dipantau Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj News Agency).

Jaringan organisasi ini meragukan perundingan, karena pembangunan pemukiman ilegal yahudi terus berlanjut, bahkan kini Israel menambah unit bangunan di area pemukiman ilegal itu. “Sudah jelas bagi semua pihak bahwa negara penjajah Zionis terus membangun pemukiman-pemukiman ilegal Yahudi dan memperluasnya, menyita tanah-tanah milik warga Palestina, dan melakukan Yahudisasi di kota Al-Quds meskipun menyetujui dilanjutkannya perundingan.“

“Perundingan ini menjadi payung bagi kebijakan perluasan pencaplokan wilayah dan rasis penjajah Zionis dalam memanfaatkan proses politik dengan tujuan menghancurkan tujuan perjuangan nasional Palestina,” tegasnya.

Mereka menilai keputusan kembali melanjutkan perundingan dengan Israel itu terjadi dalam kondisi yang sulit bagi warga Palestina, karena perpecahan masih berlangsung, dan dalam kondisi Arab yang tidak kondusif dengan masalah internalnya yang sedang hangat. Sehingga perundingan ini terjadi tanpa kekokohan negara Palestina dan Arab.(T/P03/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)