15.000 BUDHA DEMO TANGGAPI ARTIKEL TENTANG RAKHINE

Yangon,  27 Jumadil Awal 1435/28 Maret 2014 (MINA) – Sebanyak 15.000 orang, termasuk para biksu Budha, menggelar aksi protes di depan kedutaan Bangladesh di Yangon, dalam menanggapi sebuah artikel tentang negara bagian Rakhine yang diterbitkan dalam koran Bangladesh, Tribune Dhaka.

 

Tribune Dhaka menerbitkan sebuah artikel berjudul “Sebuah referendum di negara bagian Rakhine?” edisi 20 Maret. Dalam artikel itu, penulis Zeeshan Khan mengatakan, “Sebuah solusi dapat dicari dalam referendum untuk memisahkan Sittwe dan Muangdaw dari negara bagian Rakhine dan bergabung dengan distrik Chittagong.”

 

Kantor Berita Rohingya (RNA) dan dikutip Muslim Islamic News Agency (MINA) melaporkan,unjuk rasa yang dilakukan ribuan demonstran pada Rabu sore, berbaris dari depan kedutaan Bangladesh dengan memegang plakat bertuliskan, “Kami menentang saran koran Bangladesh Tribune Dhaka untuk memisahkan wilayah Rakhine dan bergabung dengan mereka ke Bangladesh,” “Kami memprotes ‘penggunaan’ Bengali Rohingya ‘untuk mengidentifikasi diri mereka dalam sensus nasional, “dan sebagainya.

 

Seorang biksu Buddha, Sayadaw Parmaukka mengatakan aksi protes itu mengatakan “Pertama, kami sangat mengutuk artikel Tribune Dhaka yang menyerukan Buthidaung, Maungdaw dan daerah Sittwe untuk diambil alih menjadi  wilayah Bangladesh. Kedua, kami menentang penggunaan Rohingya dalam sensus nasional.”

 

Sementara itu, Asosiasi Pengamanan Kebangsaan dan Agama (pusat) dan cabang Mandalay yang telah mengeluarkan laporan untuk memprotes artikel Tribune Dhaka. Para pemimpin demonstan juga berpidato tentang pengamanan kewarganegaraan dan hukum agama di depan kedutaan Bangladesh.

 

Pada Senin, Menteri Luar Negeri Myanmar mengirimkan surat keberatan terhadap artikel kontroversial dari negara tetangga, Bangladesh.

 

Selama 10 tahun terakhir, protes jarang terjadi di depan kedutaan besar asing di Myanmar, meskipun ada beberapa di depan kedutaan besar Amerika Serikat selama rezim militer. Bahkan di bawah pemerintahan sipil yang baru, biasanya sulit untuk mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang untuk melakukannya. Tahun lalu, beberapa orang berusaha untuk menggelar protes di depan Kedutaan Besar China tapi pihak berwenang tidak mengizinkan itu. 

 

Pemerintah Myanmar mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang tanpa izin membakar bendera Cina dan melakukan protes di depan Kedutaan Besar China.(T/P08/EO2)