200.000 Wisatawan Batalkan Kunjungan ke Taj Mahal

New Delhi, MINA –    Para pejabat India memperkirakan, dalam dua pekan terakhir, sekitar 200.000 wisatawan domestik dan internasional membatalkan atau menunda perjalanan mereka ke Taj Mahal, Agra, salah satu tempat wisata paling populer di dunia.

“Telah ada penurunan 60 persen jumlah pengunjung pada Desember tahun ini (dibandingkan tahun lalu),” kata Dinesh Kumar, Inspektur Polisi yang mengawasi kantor polisi wisata khusus di dekat Taj Mahal yang memiliki akses ke data pengunjung

Industri pariwisata India terpukul menyusul gelombang protes anti-pemerintah yang keras di seluruh negara itu terhadap undang-undang kewarganegaraan baru, dengan setidaknya tujuh negara mengeluarkan peringatan perjalanan.

Sedikitnya, 25 orang tewas dalam bentrokan antara polisi dan demonstran yang menentang Undang-undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA), yang dianggap anti-Muslim, Aljazeera melaporkan pada Ahad (29/12).

Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Israel, Singapura, Kanada, dan Taiwan telah mengeluarkan travel advisories yang meminta warganya untuk tidak mengunjungi atau untuk berhati-hati ketika mengunjungi daerah-daerah yang dilanda protes di India.

“Turis India dan asing telah menghubungi kami menanyakan masalah  keamanan. Kami menjamin mereka perlindungan, tetapi banyak yang memutuskan untuk menjauh,” kata Kuma, petugas di Taj Mahal.

Monumen Marmer abad ke-17 yang berada di Uttar Pradesh, negara bagian utara, telah menyaksikan jumlah kematian terbanyak dan ledakan kekerasan hebat dalam dua pekan kerusuhan.

Sekelompok turis Eropa yang bepergian melintasi India mengatakan mereka berencana mempersingkat perjalanan 20 hari mereka.

“Kita semua adalah pensiunan. Bagi kita, perjalanan harus lambat dan santai. Berita utama surat kabar telah menimbulkan rasa khawatir dan kita akan pergi lebih cepat dari yang kita rencanakan,” kata Dave Millikin, seorang pensiunan bankir asal London.

Manajer di hotel-hotel mewah dan wisma tamu di sekitar Taj Mahal mengatakan pembatalan menit-menit terakhir selama musim perayaan semakin mengurangi sentimen bisnis pada saat pertumbuhan ekonomi negara itu melambat menjadi 4,5 persen, laju paling lambat dalam lebih dari enam tahun.

Dalam upaya untuk menekan kekerasan dan kerusuhan, pihak berwenang telah menangguhkan layanan internet seluler di Agra.

“Memblokir internet telah mempengaruhi perjalanan dan pariwisata di Agra sekitar 50 hingga 60 persen,” kata Sandeep Arora, presiden Yayasan Pengembangan Pariwisata Agra yang mengelompokkan lebih dari 250 operator wisata, hotel, dan pemandu.

Jayanta Malla Baruah, kepala Assam Tourism Development Corporation, mengatakan negara bagian itu, tempat konsentrasi badak bercula satu terbesar di dunia, dikunjungi rata-rata oleh 500.000 wisatawan selama Desember.

“Tapi kali ini, karena protes yang sedang berlangsung dan saran perjalanan dari berbagai negara, jumlahnya turun hingga 90 persen,” ujarnya.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam apa yang mereka katakan sebagai penahanan massal dan kekerasan berlebihan di negara bagian itu, tempat para petugas menangkap lebih dari 1.000 orang.

Undang-undang kewarganegaraan memudahkan anggota minoritas agama dari tetangga mayoritas Muslim di India, yaitu Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang menetap di India sebelum 2015 untuk mendapatkan kewarganegaraan tetapi tidak menawarkan konsesi yang sama kepada umat Islam.

Para kritikus mengatakan undang-undang dan rencana untuk pendaftaran kewarganegaraan nasional itu mendiskriminasi umat Islam dan merupakan serangan terhadap konstitusi sekuler oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi.

Modi sendiri membantah tuduhan bahwa undang-undang itu, yang memudahkan prosedur naturalisasi untuk minoritas non-Muslim dari tiga negara, adalah bagian dari rencana induk untuk membentuk kembali India sebagai negara yang Hindu murni

Tetapi rencana pendaftaran warga negara secara nasional memicu kekhawatiran di dalam dan luar negeri, termasuk di Washington DC, dan di Organisasi Hak Asasi Manusia PBB, mengenai marginalisasi 200 juta Muslim di India. (T/Ast/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)