Jokowi Perlu Dukung Timor Leste Masuk ASEAN

Oleh Guspiabri Sumowigeno, Pengamat Internasional dari PAR Indonesia Strategic Research

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kali melakukan kunjungan kenegaraan ke Timor Leste, Selasa (27/1/2016). Dia membawa misi menyelesaikan masalah garis batas darat dan maritim serta penandatanganan di bidang pemuda dan olahraga, kearsipan, klimatologi dan geofisika, SAR, serta energi (perminyakan) dan sumberdaya mineral.

Kunjungan ini adalah hal yang baik. Tapi, Presiden Jokowi kurang memanfaatkan momen ini untuk membangun ketokohannya dalam hal kebijakan luar negeri.

Nyaris tidak ada sesuatu pendekatan yang terasa baru dalam diplomasi terhadap Timor Leste dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mungkin ini karena jajaran otoritas politik luar negeri Indonesia tidak menyiapkan dengan baik kunjungan kenegaraan ini, atau karena hingga kini Indonesia memang tidak memiliki strategi jangka panjang terhadap negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia itu.

Perlu diingat bahwa tujuan diplomasi Indonesia atas Timor Leste bukan hanya soal menghapus kebencian karena konflik masa lalu atau menetapkan kepastian garis perbatasan.

Sosok Presiden Jokowi saya yakini akan membangun citra baru Indonesia di mata rakyat dan elite politik Timor Leste. Tapi akan lebih baik lagi jika Presiden Jokowi dapat mempersiapkan kemasan baru untuk diplomasi Indonesia atas Timor Leste.

Dalam dimensi ekonomi, Indonesia perlu mengkapitalisasi posisinya sebagai salah satu investor terbesar di Timor Leste. Perusahaan-perusahaan Indonesia, baik BUMN ataupun swasta, berinvestasi di Timor Leste. Juga posisinya sebagai mitra dagang yang amat penting. Fakta ekonomi itu harusnya dikemas dengan klaim bahwa Indonesia adalah kekuatan pembangunan di Timor Leste, salah satu negara termiskin di Asia.

Klaim ini penting untuk mematahkan stigma yang dibangun Timor Leste di berbagai forum di masa lalu yang banyak mengeksploitasi kelemahan Indonesia dalam isu HAM, ketika mengelola wilayah itu di tahun 1974-1999 guna meraih empati internasional dan menihilkan jasa Indonesia yang memberikan warisan pembangunan peradaban yang tidak sedikit. Tak ada seorang pun yang bisa membantah bahwa Indonesia adalah pembangun ribuan km jalan raya yang tidak pernah dibangun Portugis dalam 400 tahun penjajahannya. Juga membangun sistem hukum di Timor Leste yang digunakan hingga kini.

Dalam kunjungan kali ini, kontinuitas diplomasi dari pemerintahan sebelumnya juga tidak dijaga. Menyangkut Timor Leste, ada utang politik yang ditinggalkan pemerintahan SBY, yaitu dukungan untuk Timor Leste diterima sebagai anggota ASEAN. Presiden Jokowi harusnya menyinggung juga masalah ini.

Sejak diraihnya kemerdekaan Timor Leste dari PBB, RI sudah sibuk menempatkan diri sebagai negara sponsor bagi keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Indonesia berhasil mendorong Timor Leste diterima sebagai negara peninjau sejak tahun 2002. Lalu sewaktu Timor Leste mengajukan lamaran resmi sebagai anggota penuh ASEAN 4 Maret 2011, RI secara terbuka menyatakan mendukung.

Banyak pihak awalnya menduga bahwa sikap Indonesia sebagai negara terbesar dan paling berpengaruh di kawasan, yang di masa lalu sering disebut sebagai “big brother”, akan memuluskan terjadinya konsensus segenap negara kawasan untuk menerima Timor Leste . Tapi, di tahun 2011 itu lamaran Timor Leste memperoleh penolakan dari satu negara yang dirahasiakan. Itu cukup untuk merintangi Timor Leste segera menjadi anggota ASEAN mengingat keputusan untuk menerima anggota baru harus diambil melalui konsensus kesepuluh anggotanya.

Sampai selesainya pemerintahan SBY, tak ada kemajuan dalam proses Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Itu adalah salah satu kegagalan diplomasi pemerintahan SBY.

Adalah teka-teki, apakah satu suara yang menolak keanggotaan Timor Leste di kalangan negara ASEAN adalah jumlah riil. Bisa saja sebenarnya jumlah negara yang cenderung menolak Timor Leste lebih dari satu. Hanya saja mereka bermain mata, sikap tidak mendukung tak perlu diungkapkan karena satu suara penolakan sudah menjadi veto. Dan lebih dari satu penolakan akan terlihat lebih mempermalukan Timor Leste dan Indonesia. Pemerintah Timor Leste juga sangat kecewa karena dukungan Indonesia ternyata bukan jaminan suksesnya diplomasi negara itu terhadap ASEAN.

Agenda membantu Timor Leste berhubungan dengan ASEAN yang baru memasuki era Komunitas ASEAN tidak boleh diabaikan Presiden Jokowi. Agar kewibawaan serta pengaruh Indonesia di kawasan tidak terus merosot karena kasus ini, Pemerintah perlu memiliki terobosan. Kecanggungan hubungan antara ASEAN dan Timor Leste yang sedang berkembang karena beberapa hal perlu ditangani. Baik akibat amat riskannya pengajuan kembali keanggotaan dalam waktu dekat ini oleh veto oleh aktor yang berbeda dari sebelumnya, hingga kemungkinan posisi lamaran Timor Leste ke ASEAN bisa digantung dalam ketidakpastian seperti lamaran Turki ke Uni Eropa (UE).

Sebuah inisiatif diplomasi baru terhadap Timor Leste dan ASEAN dapat difokuskan untuk membuka akses Timor Leste pada MEA tanpa menjadi anggota penuh ASEAN. Kasus Monaco yang wilayahnya dikelilingi Perancis dapat menjadi rujukan. Monaco yang bukan anggota UE bisa menikmati keuntungan ekonomi dari UE melalui integrasi ekonomi dengan Perancis. Kesepakatan integrasi ekonomi Perancis-Monaco ini yang dibuat tahun 1918 diakui sebagai bagian dari kerangka ekonomi Uni Eropa.

Mengingat sejarah dan dianutnya sistem hukum Indonesia dan praktek ekonomi lintas batas yang intens, Indonesia dapat menawari Timor Leste sebuah proposal kerangka kerjasama ekonomi khusus dengan RI mengikuti model integrasi ekonomi Monaco pada Perancis. RI dan Timor Leste bisa memberlakukan skema integrasi ekonomi bilateral sebagai bagian dari kerangka integrasi ekonomi ASEAN yang membebaskan arus modal, orang, barang, dan jasa lintas batas dan penggunaan mata uang Rupiah oleh Timor Leste . (L/P020/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)