Abaikan Blinken, Hamas Pelajari Proposal Gencatan Senjata Israel

Doha, MINA – Gerakan perlawanan Hamas Palestina mengatakan, mereka sedang mempelajari proposal gencatan senjata dari Israel dan mengabaikan tekanan dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken agar menerima tawaran yang dia sebut “luar biasa murah hati” tersebut.

Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk mengirim pasukan Israel ke kota Rafah yang padat penduduk di Gaza selatan “dengan atau tanpa” perjanjian gencatan senjata. Sementara Blinken menekan Hamas untuk menerima gencatan senjata.

Dikutip dari Press TV, setelah pertemuan dengan para pemimpin Israel, diplomat terkemuka AS itu pada hari Rabu (1/5) sekali lagi meminta Hamas untuk menerima tawaran dari rezim Tel Aviv yang akan membebaskan sandera Israel dan mencapai gencatan senjata, dan menggambarkannya sebagai “kemurahan hati yang luar biasa.”

Blinken sedang melakukan tur regionalnya yang ketujuh sejak Israel melancarkan perang skala penuh di Gaza pada bulan Oktober 2023.

Pada hari yang sama, seorang pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengecam pernyataan Blinken karena “bertentangan dengan kenyataan.”

“Tidak aneh jika Blinken, yang dikenal sebagai menteri luar negeri Israel, bukan Amerika, melontarkan pernyataan seperti itu,” kata Abu Zuhri kepada Reuters.

“Bahkan tim perunding Israel mengakui bahwa Netanyahu adalah pihak yang menghalangi tercapainya kesepakatan,” katanya lebih lanjut. Namun, dia menambahkan bahwa Hamas masih mempelajari tawaran gencatan senjata baru-baru ini.

Hamas telah menekankan bahwa mereka akan menolak tawaran gencatan senjata apa pun yang tidak mencakup penghentian perang brutal Israel terhadap Jalur Gaza.

Gerakan ini dengan jelas menyatakan bahwa mereka mengupayakan gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari daerah kantong Palestina tersebut.

Hamas yang utusannya kembali dari perundingan di Kairo ke markas mereka di Qatar, mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan rencana gencatan senjata selama 40 hari dan pertukaran sejumlah sandera dengan tahanan Palestina dalam jumlah yang lebih besar. []

Mi’raj News Agency (MINA)