ABBAS BERTEMU KERRY BAHAS KEMUNGKINAN DIALOG DAMAI DENGAN ISRAEL

Amman, 10 Ramadhan 1434/18 Juli 2013 (MINA) – Presiden Palestina Mahmud Abbas mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry di Amman, Yordania, membahas kemungkinan pembicaraan damai dengan Israel.

Juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rodeina, menyatakan kedua pemimpin mengadakan pertemuan dan membahas isu-isu berbeda yang dianggap bisa membantu menciptakan suasana yang ‘positif’ untuk memulai kembali pembicaraan damai langsung antara Ramallah dan Tel Aviv.

Abu Rodeina menambahkan, Abbas menegaskan kembali sikap Palestina mengenai dialog damai secara langsung, termasuk hak yang sah untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan kota Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibukotanya, IMEMC melaporkan sebagaimana dipantau MINA (Mi’raj News Agency).

Sementara, Kerry mengatakan kepada Abbas bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk solusi dua negara, memastikan dua negara hidup berdampingan dalam damai.

Abbas akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin senior Otoritas Palestina pada Kamis depan untuk membahas rincian pertemuannya dengan Kerry, termasuk merundingkan kemungkinan dimulainya kembali dialog damai dengan Israel.

Pembicaraan Damai Tidak Dapat Dilanjutkan

Sumber Israel melaporkan, pada kunjungan sebelumnya ke wilayah tersebut, Kerry mengancam bahwa AS akan memotong dana bantuan bagi Otoritas Palestina jika gagal untuk kembali ke meja perundingan dengan Tel Aviv.

Israel mengklaim Palestina tidak tertarik dalam melanjutkan pembicaraan langsung dengan Tel Aviv, dan menuduh mereka menerapkan syarat.

Sementara, pejabat senior Palestina mengatakan Abbas dan rekan-rekannya skeptis kembali ke meja perundingan dengan Israel. Dia memperingatkan bahwa pemimpin Palestina berada di bawah tekanan luar biasa untuk kembali ke jalur pembicaraan damai dari AS.

Pejabat itu meragukan eksekutif Otoritas Palestina akan mendukung kembali ke perundingan, terutama karena Israel menolak untuk menghentikan pembangunan rumah pemukim di Al-QudsTimur dan Tepi Barat. Yang telah tuntutan utama Abbas untuk melanjutkan perundingan, tetapi Israel sayap kanan Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, telah secara konsisten menolak untuk melakukan hal ini.

Otoritas Palestina di Tepi Barat mengatakan, pembicaraan damai langsung tidak dapat dilanjutkan jika Israel terus melakukan pelanggaran, termasuk pembangunan pemukiman ilegal dan kegiatan penjajahan di Tepi Barat , termasuk di Al-Quds Timur.

Di antara berbagai isu yang menghalangi dialog damai itu adalah penolakan Israel terhadap hak secara internasional pengungsi Palestina untuk kembali ke negaranya, kegiatan pemukiman ilegal, penarikan wilayah yang dirampas di area Al-Quds Timur serta semua wilayah yang diambil paksa Israel pada 1967, pembebasan tahanan politik, sumber daya alam dan perbatasan yang diambil alih, serangan-serangan terhadap warga, dan penggeledahan mendadak terhadap rumah serta perusakan properti dan lahan mereka.

Kerry juga mendesak Israel untuk mempertimbangkan dengan hati-hati inisiatif perdamaian Liga Arab 2002 yang telah ditolaknya sejauh ini. “Israel perlu melihat keras pada inisiatif ini, yang menjanjikan perdamaian dengan Israel pada 22 negara Arab dan 35 negara Muslim – total 57 negara yang berdiri dan menunggu untuk kemungkinan membuat perdamaian,” katanya.

Liga Arab menawarkan hubungan normal Israel sebagai imbalan untuk menarik diri dari wilayah itu dyang dicaplok selama perang Arab-Israel 1967.

Kerry meyakinkan mereka untuk menghidupkan kembali usulan pada April kemarin dengan pemanis tambahan yang akan memungkinkan Israel untuk mempertahankan beberapa permukiman ilegal Yahudi sebagai imbalan untuk bertukar bagian tanah sendiri bagi Palestina untuk negara mereka sendiri.

Tapi Netanyahu bereaksi dingin dengan tawaran baru itu, dan menuntut sebaliknya bahwa Palestina dan dunia Arab harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi, di mana Palestina menolak untuk melakukan hal itu.

Kerry tidak dijadwalkan mengunjungi Israel pada kunjungan keenam ke wilayah tersebut dalam beberapa bulan terakhir. (T/P03/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)