Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Abbas : PBB Bertanggungjawab Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Hasanatun Aliyah - Kamis, 21 September 2017 - 17:02 WIB

Kamis, 21 September 2017 - 17:02 WIB

385 Views

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-72 di markas besar PBB, di New York, AS. (AFP)

PBB-300x188.png" alt="" width="300" height="188" /> Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-72 di markas besar PBB, di New York, AS. (AFP)

New York, MINA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-72 mendesak semua negara anggota PBB untuk bertanggung jawab mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan mencela sikap apartheid Israel.

Pada sidang yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada Rabu (20/9), Abbas mengingatkan sejarah perjanjian Deklarasi Balfour 100 tahun lalu, sampai kini masih dikenal sebagai negara dengan penuh keanggotaan PBB, demikian Wafa yang dikutip MINA.

Menurutnya jika Israel tidak dipaksa untuk menerima solusi dua negara dan mengakui hak rakyat Palestina atas kemerdekaan dan kenegaraan, maka hasilnya akan menjadi negara apartheid dan lebih banyak konflik.

“Rakyat Palestina telah banyak menderita di bawah pendudukan Israel. Meskipun ada upaya untuk mengakhiri pendudukan, Israel membangun lebih banyak pemukiman dengan merampas HAM rakyat Palestina dan menghancurkan solusi dua negara tersebut,” kata Abbas kepada anggota PBB dari berbagai negara.

Baca Juga: Pakar Sejarah: Palestina Masih Punya Harapan

Abbas juga mengingatkan bahwa Israel merusak peraturan Otoritas Palestina di wilayah Palestina dan mungkin juga Isarel mengambil alih kendali dengan menjalankannya sebagai wilayah yang diduduki.

“Kami telah memperingatkan di masa lalu dan terus memperingatkan kebijakan Israel yang bertujuan untuk memperkokoh pendudukan dan fakta-fakta kolonial di lapangan di Yerusalem Timur (Al-Quds),” paparnya.

Pemerintah Israel sejak pendudukan Al-Quds tahun 1967, telah berulang kali bertindak untuk mengkonsolidasikan aneksasi sepihak Kota.

“Sebuah keputusan yang kami tolak saat itu dan masih menolak hari ini disamping seluruh masyarakat internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB,” tegasnya.

Baca Juga: Palestina Ajukan Rancangan Resolusi PBB Akhiri Pendudukan Israel

Al-Quds adalah kota yang diduduki sebagai keputusan dari praktik Israel yang batal, tidak sah dan ilegal secara keseluruhan.

Upaya Israel untuk mengubah status quo bersejarah di Al-Quds dan integritas Masjid-Al Aqsa hanya dapat digambarkan sebagai bermain api serta pelanggaran terhadap pembunuhan saudara Yordania.

“Kami memperingatkan Pemerintah Israel mengenai implikasi agresi semacam itu dan meminta Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensinya,” tambahnya. (T/R10/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: UNRWA: Kondisi Sanitasi di Gaza Semakin Memburuk

Rekomendasi untuk Anda

Dunia Islam
Palestina
Amerika
Palestina
Dunia Islam
Indonesia
MINA Preneur
Khadijah
MINA Health