New York, 21 Dzulhijjah 1437/23 September 2016 (MINA) –Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pidatonya di Majelis Umum PBB Kamis (22/9) menyerukan para pemimpin dunia untuk mengakhiri pendudukan Israel di tanah Palestina tahun 2017.
“Kami menyerukan dunia internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel pada 2017, dengan mengerahkan segala upaya untuk mengakhiri dekade ketidakadilan yang diberlakukan pada rakyat Palestina dan memberikan kesempatan bagi perdamaian, stabilitas dan hidup berdampingan,” ujar Abbas.
Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj Islamic News Agency) dari sumber UN News menyebutkan, dalam sambutannya itu Abbas menyatakan, tidak ada cara untuk mengalahkan terorisme dan ekstrimisme, tidak ada cara untuk mencapai keamanan dan stabilitas di wilayah kami tanpa mengakhiri pendudukan Israel di Palestina dan memastikan kebebasan dan independensi orang Palestina.
Namun, lanjutnya, ia tetap berkomitmen, “Tangan kami tetap terulur untuk membuat perdamaian.”
Baca Juga: Al-Qassam Hancurkan Pengangkut Pasukan Israel di Jabalia
Ia menambahkan, akan terus ada pertanyaan, “Adakah kepemimpinan di Israel yang keinginan untuk membuat perdamaian sejati dan meninggalkan mentalitas hegemoni , ekspansionisme dan kolonisasi, dan yang akan mengakui hak-hak rakyat kami dan akan mengakhiri ketidakadilan bersejarah ini?”
Abbas juga mengingatkan, Perjanjian Oslo 1993 adalah untuk mengakhiri pendudukan dan mencapai kemerdekaan Negara Palestina dalam waktu lima tahun. Namun Israel mengingkari perjanjian itu, dan hingga saat ini tetap dengan pekerjaannya terus memperluas pemukiman ilegal, yang dapat mengurangi realisasi solusi dua-negara atas dasar perbatasan 1967.
“Permukiman adalah ilegal dalam setiap aspek dan manifestasi apapun,” tegasnya.
Presiden Abbas menyerukan para anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk tidak memveto resolusi tentang permukiman Israel, dan ia juga terus mengadkan konsultasi dengan negara-negara Arab dan negara-negara sahabat lainnya.
Baca Juga: Zionis Israel Serang Pelabuhan Al-Bayda dan Latakia, Suriah
Abbas juga menunjukkan bahwa Israel terus berupaya untuk menghindari sebuah konferensi internasional bagi perdamaian, yang diusulkan oleh Perancis, dan telah mendapat dukungan dari mayoritas negara-negara di dunia.
“Ini tetap menjadi harapan kami bahwa konferensi tersebut akan mengarah pada pembentukan mekanisme jangka waktu untuk mengakhiri pendudukan,” lanjut Abbas, serta ia menyerukan dukungan untuk mengadakan pertemuan ini sebelum akhir tahun ini.
Soal agama Yahudi, Abbas menyatakan, “Tidak ada konflik antara kami dengan agama Yahudi dan orang-orangnya. Konflik kami adalah dengan pendudukan Israel dari tanah kami.”
“Kami menghormati agama Yahudi dan mengecam bencana yang menimpa orang-orang Yahudi dalam Perang Dunia II di Eropa, dan melihatnya sebagai salah satu kejahatan paling keji yang dilakukan terhadap kemanusiaan,” paparnya.
Baca Juga: Majelis Umum PBB akan Beri Suara untuk Gencatan Senjata ‘Tanpa Syarat’ di Gaza
Inggris Harus Minta Maaf
Dalam bagian lain pidato Presiden Palestina Mahmoud Abbas di PBB, menyebutkan, bahwa sudah 100 tahun sejak Deklarasi Balfour, di mana Inggris memberi tanpa hak, wewenang dan persetujuan dari siapa pun, tanah Palestina untuk orang lain.
Mahmoud Abbas menambahkan, bahwa dengan itu membuka jalan bagi tragedi Nakbah rakyat Palestina, perampasan dan pengusiran warga dari tanaairnya sendiri.
Dalam hal ini “Inggris harus memiliki tanggung jawab sejarah, hukum, politik, material dan tanggung jawab moral akibat dari Deklarasi ini, termasuk permintaan maaf kepada rakyat Palestina,” tegasnya.
Baca Juga: Sudah 66 Hari Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara
Di sisi lainnya, Israel telah melanggar resolusi Majelis Umum PBB 181 yang diadopsi pada tahun 1947, yang juga dikenal sebagai resolusi pembentukan dua Negara di tanah bersejarah Palestina.
Pasukan Israel malah menyita lebih banyak tanah dari yang dialokasikan untuk Israel.
Pada akhir pidatonya, Abbas mengimbau negara-negara anggota PBB, sebagai tindak lanjut resolusi Majelis Umum 67/19 tahun 2012 yang menetapkan Palestina sebagai Negara non-anggota PBB, untuk mengadopsi pada kontkes lain agar memungkinkan Palestina dalam organisasi internasional lainnya. (T/P4/P001)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Smotrich: Israel Tolak Normalisasi dengan Saudi jika Harus Ada Negara Palestina