Abbas Ingin Temui Trump Bahas Rencana Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem

Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (Foto: dok. JPost)

Bethlehem, 8 Rabi’ul Akhir 1438/ 6 Januari 2017 (MINA) – Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Jumat (6/1) menyatakan, rencana AS memindahkan kedutaan besar nya ke Yerusalem maka proses perdamaian di Timur Tengah memasuki krisis yang tidak akan bisa diatasi.

“Kami mendengar banyak laporan yang mengatakan AS akan memindahkan kedutaan besar. Kami harap itu tidak benar dan tidak akan dilakukan, tetapi jika dilaksanakan maka proses perdamaian di Timur Tengah, bahkan perdamaian di dunia, tidak akan bisa diatasi,” kata Abbas di Bethlehem, demikian WAFA dikutip MINA, Sabtu (7/1).

Menurutnya, ia telah mengatakan kepada yang mengatakan pemindahkan Kedubes AS tersebut, bahwa ia telah mengundang Presiden AS terpilih Donald Trump untuk mengunjungi Palestina tahun depan.

Kunjungan ini belum ada dalam agenda Trump tapi ini masalah penting karena akan atau mengubah status Yerusalem adalah garis merah yang tidak akan diterima warga Palestina.

“Kami menolak kekerasan dan menolak terorisme dari sumber manapun, dan tidak akan menerima bahwa kita berjalan di jalan itu. Tapi kami memiliki banyak cara politik dan diplomatik yang akan kita gunakan jika memang harus dilakukan. Oleh karena itu kami meminta dari pemerintah AS untuk tidak memilih jalan terebut, “kata Abbas.

“Beberapa orang di masa lalu berbicara tentang subjek ini dan tidak melakukan apa-apa,” tambahnya.

Abas berharap pemerintah AS tidak memindah kedutaan, dan menerapkan resolusi PBB 2334, untuk tidak keberatan dalam menggunakan hak vetonya, dengan demikian persetujuan resolusi memiliki konsensus internasional.

“Keputusan 2334 adalah keputusan pertama yang tidak diveto oleh Amerika. Oleh karena itu, pemerintah AS harus menerapkannya, yang berarti menolak pemukiman dan mempertimbangkan mereka ilegal. Semua administrasi AS mengatakan mereka menolak permukiman,” kata Abbas.

“Saya menyerukan pemerintah AS untuk menghentikan sikap ganda dengan proses politik, Kami menganggap berbicara tentang pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem sebagai agresi dan menganggap Yerusalem Timur sebagai ibukota, tidak akan pernah terima.”

Ia menjelaskan, Yerusalem Timur adalah ibu kota negara kita, yang terbuka untuk semua agama monoteistik, Islam, Kristen dan Yahudi. Hak semua agama untuk melakukan ritual keagamaan mereka dengan nyaman di Yerusalem, ibukota abadi kami.

Sebelumnya, pada tahun lalu di Betlehem, Abbas menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bertindak setelah pemerintah Israel menolak untuk melanjutkan proses perdamaian.

“Israel masih bersikeras melanjutkan kependudukan yang tidak akan diterima oleh orang-orang kami, sehingga kami menyerukan konferensi internasional dan pergi ke Presiden Prancis Hollande, dengan menjawab panggilan dan menyerukan konferensi, yang, insya Allah, akan diselenggarakan pada 15 bulan ini di Paris di hadapan 70 negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan tujuan dari konferensi internasional di Paris adalah untuk membentuk mekanisme internasional dalam mengawasi proses perdamaian berdasarkan legitimasi internasional.

“Kami tidak meminta lebih dari melaksanakan resolusi internasional, yang terbaru Resolusi Nomor 2334 yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB dengan konsensus internasional. itu adalah kemenangan bagi legitimasi Palestina,” pungkasnya.

“Jika ada mekanisme internasional tindak lanjut dan kesepakatan negosiasi dalam pelaksanaan pada waktu tertentu, itu akan menjadi kemenangan lain yang ditambahkan ke dalam kemenangan legitimasi Palestina. Mulai dari Majelis Umum hingga menaikkan bendera negara Palestina di PBB dan yang berpuncak pada 2017, sebagai tahun untuk mengakhiri pendudukan ilegal. Inilah yang kita tuntut dari konferensi Paris,” paparnya.(T/R10/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)