ABBAS: "TIDAK ADA PALESTINA TANPA AL-QUDS"

Sumber: endtimeheadlines.org

Ramallah, 28 Jumadil Akhir 1435/28 April 2014 (MINA) – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan dalam pertemuan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Palestina tidak akan menyetujui sebuah negara merdeka tanpa Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibukotanya

“Yerusalem adalah ibukota negara kita. Tanpa itu, tidak ada negara, tidak ada perdamaian,” tegas Abbas.

Abbas mengatakan, situasi saat ini membuktikan kepada kita, Israel tidak tertarik pada solusi permanen, demikian International Middle East Media Center (IMEMC) melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin.

“Perjanjian Oslo adalah perjanjian prinsip, bukan solusi permanen,” kta Abbas.

Presiden Palestina lebih lanjut menyatakan, perjanjian status akhir dengan Israel akan tunduk pada referendum, menambahkan bahwa tidak ada pemimpin, atau orang, bisa menandatangani kesepakatan tanpa referendum yang mencakup semua orang Palestina, dimana pun mereka berada.

Anggota Dewan Nasional Palestina, Salim Za’noun, menyerukan mempersiapkan konstitusi untuk Negara Palestina, dan menyerukan Otoritas Palestina untuk mengajukan lebih banyak aplikasi untuk bergabung dengan konvensi internasional, termasuk Pengadilan Kriminal Internasional.

Za’noun mengatakan, kepemimpinan Palestina juga harus mendiskusikan cara untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan damai perlawanan rakyat melawan pendudukan Israel, permukiman tidak sah dan dinding apartheid.

Enam puluh delapan dari 114 anggota Dewan Pusat berhasil menghadiri pertemuan PLO yang dimulai Ahad kemarin; komite pusat koordinat antara Dewan Nasional Palestina dan Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Pemerintah Israel Benjamin Netanyahu memulai kampanye media terhadap Otoritas Palestina dan presiden Abbas, bersama dengan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk mengisolasi Otoritas dan, sekali lagi, menahan transfer uang pajak yang dikumpulkan di terminal perbatasan yang dikuasainya di Tepi Barat yang diduduki.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku bisnis, perusahaan dan proyek-proyek yang seharusnya untuk meningkatkan perekonomian Palestina.

Israel ingin Palestina melanjutkan pembicaraan langsung tanpa pembekuan kegiatan pembangunan dan perluasan permukiman tidak sah Israel, serta tanpa mengakui salah satu hak rakyat Palestina yang dijamin secara internasional, terutama hak kembali dari semua pengungsi, serta hak mereka untuk sebuah negara Palestina merdeka dan berdaulat penuh dengan Al-Quds Timur sebagai ibukotanya.

Tel Aviv juga ingin mempertahankan kontrol atas sumber daya alam, Lembah Yordania, dan semua bidang penting dari Tepi Barat yang diduduki, termasuk semua terminal perbatasan.

Pemukiman tidak sah dan Dinding Apartheid Israel telah mengubah wilayah-wilayah pendudukan menjadi daerah kantong yang terisolasi, selain menyebabkan penyitaan ilegal tanah dan kebun Palestina; daerah yang luas dari lahan-lahan pertanian Palestina yang sekarang benar-benar terisolasi di balik tembok.

Bahkan selama pembicaraan politik langsung dengan Otoritas Palestina, tentara Israel terus melakukan invasi, serangan, pembunuhan, penangkapan dan penghancuran rumah di berbagai bagian Tepi Barat yang diduduki, termasuk di Al-Quds Timur yang diduduki.(T/P02/EO2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)