Anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Dr. Musa Abu Marzuq (Foto: PIC)
Gaza, 5 Safar 1436/28 November 2014 (MINA) – Anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Musa Abu Marzuk mengatakan, setiap perubahan terhadap pemerintah persatuan Palestina harus dilakukan dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
Dalam laman Facebooknya ia mengatakan,”Sekarang ini banyak orang berbicara tentang membuat perubahan di tubuh pemerintah persatuan, khususnya menteri-menteri di Gaza karena pandangan mereka yang berhubungan dengan Gaza, namun mereka tidak tahu bahwa semua perubahan harus disetujui semua pihak.” Middle East Monitor (MEMO) melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Jumat.
Abu Marzuk menambahkan, jangka waktu pemerintah persatuan adalah enam bulan, dan akan berakhir pada 2 Desember 2014.
Dia mengatakan, sebagian besar partai politik dan faksi-faksi Palestina menyerukan pemerintah persatuan yang kuat dan ada banyak pembenaran mengenai perlunya persatuan yang kuat tersebut.
Baca Juga: Puluhan Ekstremis Yahudi Serang Komandan IDF di Tepi Barat
Sebuah sumber mengatakan, perubahan besar pada pemerintahan Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah akan terjadi awal tahun depan.
Komentar Abu Marzuk datang sebagai tanggapan atas pernyataan anggota Biro Politik Dront Demokratik Palestina, Qais Abdul Karim, yang mengatakan, sebagai langkah pertama, akan dimulai dengan dialog nasional bersama Hamas untuk mengungkapkan nama-nama penjahat yang melakukan pemboman Gaza.
Hal itu juga sangat penting untuk memungkinkan pemerintah persatuan melaksanakan tanggung jawabnya di Jalur Gaza, katanya. (T/P008/P2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Tentara Israel Cemas Jumlah Kematian Prajurit Brigade Golani Terus Meningkat
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/15521-abu-marzouk-government-reforms-must-be-agreed-upon-by-all-parties
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur