Ramallah, MINA – Juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh pada Selasa (3/7), mengutuk keputusan Israel yang secara finansial menghukum Otoritas Palestina karena membayar tunjangan untuk keluarga tahanan Palestina atau yang tewas oleh pasukan Israel.
Abu Rudeineh mengatakan pihaknya menolak keputusan itu dan menganggapnya sebagai keputusan berbahaya bagi “hubungan” dengan Israel sejak Kesepakatan Oslo 1993.
Parlemen Israel atau Knesset telah mengesahkan undang-undang yang menahan puluhan juta dolar dari pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina.
Pemotongan itu dilakukan karena pemerintah Palestina memberi konpensasi kepada keluarga tahanan Palestina atau warganya yang tewas saat menyerang tentara atau warga Israel.
Baca Juga: Utusan Khusus Trump akan Kunjungi Gaza untuk Periksa Lokasi Distribusi Makanan
“Jika keputusan ini diterapkan, langkah penting Palestina untuk menghadapi keputusan ini sangat serius,” kata Abu Rudeineh.
“Ini sama saja dengan deklarasi perang melawan rakyat Palestina, keluarga Palestina yang berjuang untuk kebebasannya dan untuk Al-Quds (Yerusalem) atas berdirinya negara Palestina yang merdeka,” katanya.
Menurutnya, meneruskan undang-undang itu akan berakibat fatal.
“Pilihan Palestina akan terbuka di semua tingkatan dimulai dengan Pengadilan Kriminal Internasional dan di Dewan Keamanan (PBB),” tambah Abu Rudeineh.
Baca Juga: Presiden Finlandia Siap Akui Negara Palestina, Tunggu Usulan Resmi Kabinet
Dia menyeru rakyat Palestina, negara-negara Arab dan masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas dalam menghadapi keputusan Israel tersebut.
Dia meminta pemerintah Israel untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, sehingga situasinya tidak akan mencapai jalan buntu yang membahayakan. (T/R03/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Faksi-Faksi di Gaza Sambut Baik Deklarasi New York tentang Negara Palestina
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur