Ada Siswa Dihukum Duduk di Lantai karena Menunggak SPP, Ada Apa dengan Pendidikan Kita?

BARU-baru ini, viral sebuah berita sebuah berita tentang seorang siswa yang dihukum duduk di lantai selama pelajaran berlangsung karena belum melunasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Peristiwa ini menjadi sorotan dan memunculkan berbagai respons, baik dari masyarakat umum, pemerintah, maupun pemerhati pendidikan. Insiden ini bukan hanya menyayat hati, tetapi juga menggambarkan adanya persoalan serius dalam sistem pendidikan kita.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menilai kasus siswa yang dihukum belajar di lantai karena menunggak iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di Kota Medan tidak sesuai dengan nilai pendidikan itu sendiri.

Abdul Mu’ti berharap agar sekolah tidak menghukum siswa dengan menggunakan cara-cara yang yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan.

Pendidikan Sebagai Hak Fundamental

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945. Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.

Namun, kenyataan di lapangan sering kali tidak sejalan dengan prinsip ini. Masih banyak sekolah, baik negeri maupun swasta, yang memberlakukan kebijakan yang justru menghambat hak siswa untuk belajar, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Menghukum siswa karena alasan finansial menciptakan stigma negatif dan bisa berdampak buruk pada psikologis anak. Anak-anak yang dihukum seperti ini mungkin merasa dipermalukan di depan teman-temannya, kehilangan rasa percaya diri, bahkan trauma.

Padahal, pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi mereka untuk berkembang.

Tantangan Finansial dalam Pendidikan

Masalah tunggakan SPP sering kali menjadi dilema bagi banyak keluarga di Indonesia. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, banyak orang tua yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, apalagi membayar biaya sekolah.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga banyak keluarga yang tidak mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.

Di sisi lain, sekolah juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan operasional mereka. Terutama bagi sekolah swasta yang sangat bergantung pada pembayaran SPP, tunggakan dari siswa dapat mengganggu kelangsungan kegiatan belajar-mengajar.

Meski demikian, menghukum siswa bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan:

Pemerintah perlu memperluas program pendidikan gratis atau bersubsidi, terutama untuk sekolah swasta yang banyak menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan subsidi yang memadai, sekolah tidak perlu terlalu bergantung pada SPP.
Untuk satuan pendidikan, pihak manajemen bisa memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran SPP, misalnya dengan sistem cicilan atau penjadwalan ulang pembayaran. Hal ini dapat meringankan beban orang tua tanpa harus mengorbankan hak siswa untuk belajar.
Pihak swasta dapat membantu menyediakan dana bantuan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan finansial. Program beasiswa, gerakan orang tua asuh, dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) perlu diperluas cakupannya di wilayah lainnya.
Guru dan tenaga pendidik perlu diberikan pelatihan tentang pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Menghukum siswa karena alasan keuangan hanya akan memperburuk masalah dan melanggar prinsip pendidikan yang adil.

Kasus tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi sistem pendidikan. Tanpa adanya perhatian dari publik, mungkin insiden ini akan berlalu begitu saja tanpa ada upaya perbaikan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih aktif menyuarakan isu-isu pendidikan, sementara media harus terus mengawal dan memberikan ruang bagi diskusi yang konstruktif.

Selain itu, komunitas dan organisasi sosial dapat berkontribusi dengan menggalang dana atau menyediakan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.

Solidaritas masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak bangsa sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif.

Peristiwa ini seharusnya menjadi refleksi bagi semua pihak. Pendidikan bukan hanya tentang kurikulum atau nilai akademik, tetapi juga tentang membangun karakter dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak.

Ketika seorang siswa dipermalukan karena alasan finansial, kita telah gagal memenuhi tujuan tersebut.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, sudah seharusnya kita bersatu untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang terhalang untuk mendapatkan pendidikan hanya karena faktor ekonomi.

Pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan manusiawi.

Kasus siswa yang dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP adalah cerminan dari masalah yang lebih besar dalam sistem pendidikan kita. Ini adalah panggilan bagi semua pihak untuk berbenah dan mengambil langkah konkret agar hal serupa tidak terjadi lagi.

Pendidikan adalah investasi untuk masa depan bangsa, dan memastikan setiap anak mendapatkan haknya adalah tanggung jawab kita bersama.[]

Mi’raj News Agency (MINA)