ADI SASONO: PEMERINTAH TIDAK BOLEH NETRAL TERHADAP KETIDAKADILAN

Rendi Setiawan - Selasa, 13 Januari 2015 - 14:19 WIB

Selasa, 13 Januari 2015 - 14:19 WIB

842 Views

ICMI, Adi Sasono. (Foto: Rendi/MINA)" width="300" height="221" /> Anggota Dewan Kehormatan ICMI, Adi Sasono. (Foto: Rendi/MINA)

Jakarta, 22 Rabi’uul Awwal 1436/13 Januari 2014 (MINA) – Anggota Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat, Adi Sasono mengatakan, pemerintah tidak boleh netral terhadap proses ekonomi yang tidak adil.

“Pemerintah jangan memberikan kebebasan yang luas kepada para pengusaha asing. Pemerintah juga tidak boleh netral terhadap ketidakadilan. Apabila hal ini dilakukan, maka sesungguhnya pemerintah telah mencederai pesan-pesan konstitusi tentang ekonomi yang berbasis kerakyatan,” kata Adi dalam wawancara dengan Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa (13/1) siang di Jakarta.

Adi, dikenal sebagai pengamat ekonomi yang kritis sejak masa Orde Baru, mengatakan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengoreksi ketidakadilan dan itulah inti pokok dari pembangunan.

Lebih lanjut, Adi berharap, seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan bermartabat, serta memiliki kemampuan untuk mengolah bahan mentah yang tersedia di Indonesia yang pada akhirnya untuk kesejahteraan bersama.

“Kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan menuju Indonesia mandiri tergantung dari dukungan rakyat,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada era B.J. Habibie itu.

Menurutnya, pemerintah saat ini telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik. “Ini adalah tekad pemerintah, harus di dukung. Kita dukung dalam arti mereka harus konsisten dengan konstitusi,” kata Adi.

Menanggapi akan terwujudnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang merupakan pasar bebas antar sesama anggota, Adi menyebutkan, setidaknya ada dua langkah yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia. “Yang pertama adalah memperkuat kemampuan usaha masyarakat kita, dan yang kedua mendorong pemerintah pusat untuk membuat kebijakan yang memihak rakyat,” paparnya.

Adi menjelaskan, pemerintah jangan sampai mengambil kebijakan yang liberal, juga jangan berpegang kepada pasar bebas saja. “Apabila berpegang pada pasar bebas saja, akhirnya hanya orang yang memiliki modal besar saja yang akan menikmati pasar bebas itu,” jelasnya. (L/P011/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Tagicmi Indonesia pemerintah