ADLY MANSOUR BENTUK KOMITE AMANDEMEN KONSTITUSI NEGARA

Kairo, 13 Ramadhan 1434/21 Juli 2013 (MINA) – Presiden sementara Mesir telah membentuk sebuah komite ahli hukum untuk mengusulkan amandemen konstitusi negara, yang menyatakan bahwa Mesir harus diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam.

Adly Mansour membentuk sebuah komite yang beranggotakan 10 (terdiri dari enam hakim dan empat professor hukum konstitusi) yang akan mengusulkan amandemen pada konstitusi yang sebelumnya disusun selama jangka waktu satu tahun dari Presiden terguling Muhammad Mursi, Sabtu (20/7).

Anggota Komite akan menyarankan perubahan dalam waktu 30 hari. Kemudian komite kedua yang terdiri dari 50 anggota, terdiri dari tokoh masyarakat, politisi, anggota serikat, dan tokoh agama akan meninjau perubahan tersebut dalam 60 hari berikutnya.

Setelah proses tiga bulan tersebut, rakyat Mesir akan memberikan suara pada amandemen yang diusulkan dalam sebuah referendum.

Penyusunan konstitusi adalah salah satu masalah paling sulit selama jangka waktu pemerintahan singkat Mursi, presiden pertama negara itu yang terpilih secara demokratis.

Mursi dan para pendukungnya menginginkan konstitusi Islam bagi bangsa mayoritas Muslim tetapi pihak oposisi Mursi berargumen dalam piagam sekuler.

Pada Desember 2012, sekitar 64 persen pemilih menyetujui konstitusi dalam referendum dua putaran. Setelah sekitar enam bulan, tentara Mesir menggulingkan Mursi dalam sebuah kudeta militer.

Dalam sebuah pidato televisi pada 3 Juli 2013, panglima militer Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengumumkan bahwa Mursi digulingkan dan menyatakan Kepala Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour ditunjuk sebagai presiden sementara Mesir. Militer Mesir pada waktu itu juga membekukan konstitusi.

Minta Penjelasan Keberadaan Mursi

Para pejabat militer mengatakan Mursi yang menjabat sejak Juni 2012 ditahan secara ketat oleh pihak militer Mesir. Pada 4 Juli 2013, Mansour dilantik secara resmi sebagai presiden sementara Mesir.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menuntut pemerintah sementara Mesir untuk menjelaskan dasar hukum penahanan presiden Mursi bersama tim kepresidenannya, lembaga kajian yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Mesir, Studi Informasi Alam Islami (SINAI) melaporkan seperti dikutip Mi’raj News Agency (MINA), Ahad (21/7).

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Navi Pillay melalui juru bicara resmi Robert Colville di Jenewa mengatakan bahwa pihaknya telah meminta penguasa Mesir secara khusus untuk memberikan nama-nama orang yang masuk daftar perintah penangkapan terkait kudeta 3 Juli itu.

Selain itu penguasa transisi Mesir juga diminta mengidentifikasi siapa saja yang masih ditahan, menjelaskan dasar hukum penerbitan daftar penangkapan berikut alasan hukum penahanan Presiden Mursi bersama tim kepresidenannya.

Ikhwanul Muslimin telah menolak untuk berunding dengan pemerintahan sementara dengan mengatakan mereka hanya bisa mengadakan pembicaraan setelah Mursi kembali sebagai presiden. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya konstitusi yang sah adalah salah satu pemungutan suara dan disahkan pada Desember 2012 lalu.

Pada 5 Juli 2013, Pemimpin Ikhwanul Muslimin, Muhammad Badei mengatakan bahwa kudeta terhadap Mursi adalah ilegal dan jutaan pendukung Mursi akan tetap di jalan hingga ia dikembalikan menjadi presiden.

Sebelumnya, Mesir meluncurkan revolusi melawan rezim pro-Israel pada 25 Januari 2011, yang akhirnya mengakhiri 30 tahun kediktatoran Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011.(T/P05/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)