Advokasi Rohingya Desak Myanmar Akhiri Genosida Rohingya

Naypyidaw, MINA – Kunjungan utusan Dewan Keamanan PBB ke Myanmar telah disambut oleh advokasi Rohingya yang juga mendesak tekanan bagi otoritas Myanmar untuk mengakhiri genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Ketua Satuan Tugas Burma Amerika Serikat Abdul Malik Mujahid mengatakan kunjungan delegasi DK merupakan sebuah langkah yang luar biasa. demikian Anadolu Agency melaporkan dikutip MINA.

“Saya berharap mereka juga memperoleh izin dari adiministrasi Aung Sang Suu Kyi untuk memberikan akses masuk ke tim investigasi PBB,” kata Mujahid, Ia juga menambahkan bahwa otoritas Myanmar telah memutus penyelidikan independen pembunuhan massal di negara bagian Rakhine.

Sejak 25 Agustus 2017, sekitar 750 ribu Rohingya sebagian besar anak-anak dan perempuan mengungsi karena operasi militer yang dilancarkan tentara Myanmar ke kelompok minoritas Muslim.

Menurut Dokter Lintas Batas, sedikitnya 9000 muslim Rohingya tewas di Rakhine sepanjang 25 Agustus – 24 September 2017.

Dia juga meminta negara anggota DK untuk menentang tindak kekerasan dan kekejaman tentara Myanmar.

“DK PBB akan mengesahkan resolusi, saya sedang mengupayakan agar mereka meloloskan resolusi yang berkaitan dengan genosida itu,” tegas dia.

Pemimpin Myanmar berdiam diri

Mujahid menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan di Rakhine untuk diadili di pengadilan kriminal internasional.

Utusan DK telah bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar Aung Sang Suu Kyi dan kepala militer Aung Hlaing pada hari Senin, kemudian bertolak ke Rakhine, beberapa bulan setelah operasi militer brutal yang dilancarkan oleh militer Myanmar.

Mujahid mengecam pemimpin Myanmar sekaligus penerima Nobel Suu Kyi karena berdiam diri atas perlakuan yang diterima Rohingya.

“Orang-orang hidup dalam mimpi semu yang menganggap bahwa Burma memiliki dua pemerintahan, militer dan sipil,” kata dia.

“Jika dia tidak punya kekuasaan dia harus mengundurkan diri. Namun jika dia punya, dan saya yakin dia punya, dia harus menentang keras genosida ini. Alih-alih menentang. ‘Saya politikus, bukan aktivis HAM. Kami tidak mencari aktivis HAM, tetapi pemimpin yang manusiawi,” ujar Mujahid. (T/R03/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)