New York, MINA – Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pekan ini menjadi sorotan dunia. Negara-negara Eropa memusatkan perhatian pada isu pengakuan Palestina, sanksi terhadap Iran, serta reformasi PBB, di tengah meningkatnya eskalasi konflik global dan krisis kemanusiaan.
Sidang UNGA yang berlangsung sejak 9 September di Markas Besar PBB, New York, dihadiri oleh 193 negara anggota dan dua negara pengamat. Pada sesi kali ini, isu Palestina menjadi salah satu fokus utama di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel terkait perang di Gaza dan rencana perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat.
Sejumlah negara Eropa, seperti Prancis, Belgia, dan Malta, diperkirakan akan secara resmi mengakui Negara Palestina. Langkah ini mengikuti pengakuan dari Inggris, Australia, dan Kanada yang diumumkan pada Ahad(21/9), serta Portugal sebelum sidang dimulai.
Palestina sendiri hanya dapat berpartisipasi melalui video, setelah Amerika Serikat menolak memberikan visa bagi pejabat Otoritas Palestina. Keputusan ini memicu kritik keras dari berbagai negara anggota yang menilai AS menghambat representasi Palestina dalam forum internasional.
Baca Juga: Di PBB, Presiden Kolombia Serukan Penyelidikan Kriminal terhadap Trump
Selain isu Palestina, agenda lain yang menjadi sorotan adalah perang Ukraina yang hampir memasuki tahun keempat sejak invasi penuh Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan menyampaikan pidato pada Rabu (24/9), sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov akan berpidato pada Sabtu (27/9).
Isu sanksi terhadap Iran juga mendominasi sidang. Jerman, Prancis, dan Inggris (E3) mengusulkan perpanjangan enam bulan proses diplomasi terkait program nuklir Iran. Namun, Dewan Keamanan PBB menolak resolusi yang bertujuan mencabut sanksi secara permanen, sehingga peluang kesepakatan menjadi semakin tipis. Negara-negara Eropa mendesak agar inspektur nuklir PBB segera kembali ke Iran untuk memantau pengayaan uranium.
Di luar isu geopolitik, UNGA tahun ini juga membahas pembaruan komitmen global terhadap Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim. Selain itu, reformasi internal PBB melalui inisiatif UN80 menjadi agenda penting, termasuk pembahasan mengenai pendanaan organisasi internasional yang semakin terbatas.
Sidang ini diharapkan menghasilkan terobosan besar untuk menghadapi tantangan global, mulai dari konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, hingga ancaman perubahan iklim. Negara-negara anggota menekankan pentingnya kerja sama internasional demi terciptanya dunia yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Italia Kirim Kapal AL Bantu Armada Global Sumud Flotilla
Majelis Umum PBB adalah forum global yang diadakan setiap tahun untuk membahas isu-isu internasional. Pada tahun 2025, pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya konflik di berbagai belahan dunia, termasuk perang di Gaza, Ukraina, dan ketegangan terkait program nuklir Iran. Isu perubahan iklim dan pendanaan PBB juga menjadi perhatian penting, mengingat dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan kebutuhan organisasi internasional untuk merespons krisis global dengan lebih efektif.
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Mesir Peringatkan Perjanjian dengan Israel Bisa Runtuh Akibat Perang Gaza