Ahmed Al-Sharaa Umumkan 23 Menteri Kabinet Sementara Suriah

Damaskus, MINA – Presiden Suriah Ahmed Al-Sharaa mengumumkan pemerintahan transisi pada Sabtu (29/3) dengan menunjuk 23 menteri dalam kabinet yang diperluas.

Itu dipandang sebagai tonggak penting dalam transisi dari pemerintahan keluarga Assad selama beberapa dekade dan untuk meningkatkan hubungan Suriah dengan Barat. Arab News melaporkan.

Pemerintah baru Suriah yang dipimpin oleh kaum islamis Sunni telah mendapat tekanan dari Barat dan negara-negara Arab untuk membentuk pemerintahan yang lebih inklusif terhadap komunitas etnis dan agama yang beragam di negara itu.

Kabinet tersebut mencakup Yarub Badr, seorang Alawit yang diangkat menjadi Menteri Transportasi, sementara Amgad Badr, yang berasal dari komunitas Druze, akan memimpin Kementerian Pertanian.

Baca Juga: Cendekiawan Terkemuka Khurshid Ahmed Wafat, Hamas Sampaikan Belasungkawa

Hind Kabawat, seorang wanita Kristen dan bagian dari oposisi sebelumnya terhadap Assad yang bekerja untuk toleransi antaragama dan pemberdayaan perempuan, diangkat sebagai Menteri Urusan Sosial dan Ketenagakerjaan.

Sementara Mohammed Yosr Bernieh diangkat menjadi menteri keuangan.

Komposisi itu juga membuat Murhaf Abu Qasra dan Asaad Al-Shibani, yang sebelumnya telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dalam kabinet sementara sebelumnya sejak Assad digulingkan pada bulan Desember, tetap bertahan.

Sharaa juga mengatakan bahwa untuk pertama kalinya ia mendirikan kementerian untuk olahraga dan kementerian lain untuk keadaan darurat, dengan kepala kelompok penyelamat yang dikenal sebagai White Helmets, Raed Al-Saleh, ditunjuk sebagai Menteri Keadaan Darurat.

Baca Juga: Saudi Luncurkan Platform Tasreeh untuk Izin Jamaah dan Pekerja Haji

Pada bulan Januari, Sharaa diangkat sebagai Presiden Sementara dan berjanji untuk membentuk pemerintahan transisi yang inklusif yang akan membangun kembali lembaga-lembaga publik Suriah yang hancur dan menjalankan negara hingga pemilihan umum, yang menurutnya dapat memakan waktu hingga lima tahun untuk diselenggarakan.

Pemerintah tidak akan memiliki perdana menteri, dengan Sharaa diperkirakan untuk memimpin cabang eksekutif.

Awal bulan ini, Suriah mengeluarkan deklarasi konstitusional, yang dirancang untuk menjadi dasar bagi periode sementara yang dipimpin oleh Sharaa. Deklarasi tersebut mempertahankan peran sentral bagi hukum Islam dan menjamin hak-hak perempuan dan kebebasan berekspresi. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Mesir dan Qatar Tekankan Penghentikan Genosida di Gaza