Akademisi Yahudi Amerika Tandatangani Petisi Persamaan Hak Bagi Warga Palestina

Ramallah, MINA – Akademisi Amerika-Yahudi dan tokoh publik lainnya dari / dan luar negeri, menandatangani petisi yang menuntut peradilan atas pendudukan ilegal Zionis Israel. Demikian dikutip dari Wafa, Sabtu, (12/8).

Para penandatangan menekankan bahwa rakyat Palestina tidak memiliki hak dasar, termasuk hak untuk memilih dan memprotes. Mereka menghadapi kekerasan terus-menerus.

Tahun 2023 saja, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 190 warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza serta menghancurkan lebih dari 590 bangunan. Pemukim ilegal Israel membakar, menjarah, dan membunuh tanpa hukuman.

“Tanpa persamaan hak untuk semua, baik di satu negara, dua negara, atau kerangka politik lainnya, selalu ada bahaya kediktatoran. Tidak mungkin ada demokrasi bagi orang Yahudi di Israel selama orang Palestina hidup di bawah rezim apartheid, seperti yang digambarkan oleh para ahli hukum Israel. Memang, tujuan akhir dari perombakan yudisial adalah untuk memperketat pembatasan di Gaza, merampas persamaan hak warga Palestina baik di luar Garis Hijau maupun di dalamnya, mencaplok lebih banyak tanah, dan secara etnis membersihkan semua wilayah di bawah kekuasaan Israel dari penduduk Palestina mereka,” bunyi petisi.

Petisi tersebut mengatakan bahwa orang telah lama berada di garis depan penyebab keadilan sosial, dari kesetaraan ras hingga hak aborsi, tetapi kurang memperhatikan ‘gajah di pelupuk mata, di mana pendudukan Israel terhadap Palestina yang telah lama, kami ulangi, telah menghasilkan rezim apartheid.

“Pada saat yang mendesak dan juga kemungkinan untuk perubahan ini, kami menyerukan kepada para pemimpin Yahudi Amerika Utara – para pemimpin yayasan, cendekiawan, rabi, pendidik – untuk mendukung gerakan protes Israel, namun menyerukannya untuk merangkul kesetaraan bagi orang Yahudi dan Palestina di dalam Garis Hijau dan dalam otoritas wilayah Palestina.”

Petisi tersebut juga menyerukan untuk mendukung organisasi hak asasi manusia yang membela warga Palestina dan memberikan informasi waktu nyata tentang realitas pendudukan dan apartheid yang hidup.

Ia menuntut agar para pemimpin terpilih di Amerika Serikat membantu mengakhiri pendudukan, membatasi penggunaan bantuan militer Amerika di wilayah Palestina yang diduduki, dan mengakhiri impunitas (kebal hukum) nya Israel di PBB dan organisasi internasional lainnya. “Jangan diam lagi. Waktu untuk bertindak adalah sekarang,” petisi itu menyimpulkan. (T/B03/P2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)