Aktivis Malawi Desak Pemerintahnya Hentikan Dukung Israel

Lilongwe, MINA – Kelompok masyarakat sipil di Malawi mendesak pemerintahnya menghentikan dukungan untuk Israel, di tengah meningkatnya seruan pertanggungjawaban Israel atas serangan di Gaza, serta Lebanon baru-baru ini.

Gerakan Solidaritas Palestina Malawi (MPSM), organisasi pro-Palestina terkemuka di negara itu, mengeluarkan pernyataan pada hari Senin (7/10) yang menuntut pemerintah menilai kembali posisinya terhadap konflik Gaza, mengkritik hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel sebagai kontradiksi terhadap nilai-nilai inti negara itu, yaitu perdamaian dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Assaboni Phiri, Koordinator Nasional MPSM, menekankan pendekatan pemerintah sejak tahun lalu menandakan “dukungan penuhnya terhadap genosida yang dilakukan oleh Israel”. The New Arab melaporkan.

“Malawi adalah penanda tangan sejumlah instrumen perdamaian dan selama ini kami menghargai perdamaian dan mempromosikan dialog setiap kali terjadi konflik, tetapi sangat mengganggu bahwa negara ini telah memilih untuk mendukung Israel sejak perang pecah tanpa menghiraukan penderitaan perempuan dan anak-anak di Gaza,” katanya.

“Ini benar-benar menyimpang dari keyakinan kami pada perdamaian dan rasa hormat terhadap kemanusiaan. Namun setelah satu tahun, sudah saatnya kita mengubah pendirian kita dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan yang disebabkan perang terhadap kehidupan manusia,” tambahnya.

Phiri berpendapat bahwa sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, sebagai bagian dari kewajiban hukum dan etikanya, Malawi harus mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap sekutunya untuk membantu menghentikan kekejaman tersebut.

“Malawi berada di pihak yang salah karena apa yang telah dilakukan Malawi bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan manusia,” tegasnya.

Awal tahun ini, pada bulan April, MPSM mengirimkan surat kepada Presiden Malawi Lazarus Chakwera, Kementerian Luar Negeri, dan Ketua Parlemen Catherine Gotani Hara, serta perwakilan dari AS, India, Afrika Selatan, dan Jerman.

Dalam surat tersebut, Phiri dari MPSM menyatakan kekhawatiran atas hubungan Malawi yang semakin erat dengan Israel.

“Pemerintah Malawi telah bergabung dengan mereka yang tidak hanya tidak aktif melawan Israel tetapi juga secara terbuka mendukung tindakannya,” kata surat tersebut.

MPSM menyerukan diakhirinya hubungan ekonomi, politik, dan diplomatik dengan Israel mengutuk tindakannya di Gaza.

Seruan untuk perubahan kebijakan meningkat setelah Malawi membuka kedutaan besarnya di Tel Aviv dan menandatangani perjanjian untuk mengirim hampir 1.000 warga negara untuk bekerja di pertanian di Israel pada akhir tahun lalu.

Partai-partai oposisi dan organisasi hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran atas hubungan yang berkelanjutan ini dan mengkritik penanganan kesepakatan tenaga kerja, yang dianggap rahasia.

Dalam pembelaan terhadap perjanjian tersebut, pemerintah menyatakan mengekspor warga Malawi ke Israel dan negara-negara lain sejalan dengan komitmennya untuk menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan pemuda.

Mereka menjamin keselamatan warga, dengan mengklaim para pekerja akan dikerahkan ke lokasi yang dianggap “layak dan aman,” dengan ketentuan asuransi kesehatan dan pemulangan.

Hubungan Malawi dengan Israel dimulai tahun 1960-an ketika Israel mengirim dokter dan ahli pertanian ke negara tersebut.

Banyak warga Malawi juga telah melakukan perjalanan ke Israel untuk mempelajari pertanian, sumber pendapatan penting bagi negara tersebut.

Setelah serangan 7 Oktober, Malawi mempertahankan sikap pro-Israel, dengan para pejabat menyebut Israel sebagai “sekutu lama dan teman sejati.”

Solidaritas ini tercermin dalam abstainnya Malawi dari pemungutan suara PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza pada bulan Mei dan pemungutan suara menentang resolusi PBB yang bertujuan mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina. []

Mi’raj News Agency (MINA)