Pengadilan California Tolak Gugatan Terhadap Aktivis Palestina oleh Mantan Tentara Israel

Pengadilan California memberikan kemenangan signifikan untuk kebebasan berbicara. Pengadilan memutuskan membenarkan  seorang aktivis Palestina Amerika yang digugat mantan tentara Israel dengan tuduhan pencemaran nama baik atas sebuah unggahan Facebook.

Gugatan itu secara eksplisit dimaksudkan untuk menggertak, membungkam, dan mencoreng aktivis hak-hak Palestina.

Prajurit itu diwakili oleh Shurat HaDin, sebuah kelompok lawfare Israel yang memiliki hubungan dengan Mossad, agen mata-mata dan pembunuhan Israel serta salah satu pendiri sel ekstremis yang melakukan serangan terhadap warga sipil Palestina pada 1980-an.

Sebagai bagian dari gugatan tersebut, kelompok tersebut meminta agar pengadilan California menerapkan undang-undang pencemaran nama baik Israel untuk memberikan hukuman pidana pada klaim mereka.

Pada 1 Maret 2021, pengadilan tidak hanya menegur permintaan untuk menerapkan hukum Israel, tetapi sepenuhnya menolak gugatan dan mendukung pidato aktivis Palestina itu sebagai kepentingan umum.

Pada 1 Juni 2018, Suhair Nafal, yang saat itu tinggal di Chicago, menulis unggahan di Facebook tentang Razan al-Najjar, petugas medis muda Palestina yang ditembak dan dibunuh hari itu oleh penembak jitu Israel di Gaza.

Al-Najjar membantu merawat dan mengevakuasi pengunjuk rasa yang terluka yang berpartisipasi dalam Great March of Return di Jalur Gaza ketika dia ditembak. Al-Najjar mengenakan pakaian yang dengan jelas mengidentifikasi dirinya sebagai petugas medis.

Marah atas pembunuhan itu, Nafal memasukkan foto al-Najjar di unggahannya. Awalnya foto al-Najjar di sampingkan dengan foto seorang tentara Israel kelahiran Amerika yang digunakan oleh tentara Israel sebagai alat pemasaran.

Gambar Rebecca Rumshiskaya – seorang wanita muda dengan perlengkapan militer lengkap berdiri di padang pasir, tersenyum dan memegang senapan M16 besar – telah diunggah ke halaman Facebook resmi tentara Israel pada Mei 2014, tetapi kemudian telah dihapus.

Foto tersebut menjadi viral setelah pembunuhan al-Najjar, padahal Rumshiskaya tidak terlibat dalam kejahatan perang saat itu dan dikabarkan telah meninggalkan ketentaraan tiga tahun sebelumnya. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa dia saat ini tinggal di Israel dan merupakan warga negara ganda AS-Israel.

Dalam unggahannya, Nafal tidak menuduh Rumshiskaya membunuh al-Najjar. Gambar itu dimaksudkan untuk menyoroti ketidakadilan orang asing yang tidak memiliki hubungan dengan Palestina yang bergerak di seluruh dunia untuk menembak mati seorang penduduk asli Palestina, kata Nafal kepada The Electronic Intifada.

Nafal mengatakan dia mengedit unggahannya tidak lama setelah dipublikasikan dan menghapus foto Rumshiskaya, menggantinya dengan gambar tentara wanita Israel tak dikenal lainnya.

Unggahannya menjadi viral dan dia telah menerima pesan dan komentar yang mengancam di artikel di media Israel.

“Namun, kemudian perlahan-lahan hilang dan tidak ada yang terjadi – sampai beberapa bulan yang lalu,” katanya kepada The Electronic Intifada.

September 2020 lalu, hampir dua tahun setelah Nafal mempublikasikan unggahan tersebut, dia diberi tahu bahwa Rumshiskaya menggugatnya karena pencemaran nama baik.

Pengacara yang berbasis di Israel Nitsana Darshan-Leitner, Direktur Shurat HaDin, bekerja sama dengan pengacara California Michael Weiser untuk mengajukan petisi kepada pengadilan, karena mengesampingkan undang-undang pencemaran nama baik California – dan sebagai gantinya menerapkan hukum Israel yang jauh lebih kejam.

Undang-undang pencemaran nama baik Israel memiliki undang-undang pembatasan jangka waktu tujuh tahun, sedangkan California dibatasi untuk satu tahun. Hukum Israel juga menerapkan hukuman pidana untuk pencemaran nama baik – hingga satu tahun penjara – sementara pencemaran nama baik adalah masalah perdata di California.

Mereka mengklaim, implikasi Nafal bahwa Rumshiskaya “melakukan pembunuhan dan kejahatan perang sebagai bagian dari pekerjaannya” sebagai seorang tentara Israel adalah tindakan fitnah.

Perang melawan BDS

Shurat HaDin menggunakan tuntutan hukum – proses hukum palsu dan bermotif politik – dalam upaya untuk melecehkan, membungkam, dan menghalangi para pendukung hak-hak Palestina.

Misalnya, grup tersebut telah menggunakan taktik ini untuk menindas serikat pekerja AS atas dukungannya terhadap kampanye boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) untuk hak-hak Palestina. Pada 2018 Shurat HaDin mengajukan gugatan terhadap aktivis di Selandia Baru karena membantu membujuk bintang pop Lorde untuk membatalkan konser Tel Aviv sesuai dengan seruan BDS.

Shurat HaDin tidak memenangkan tuntutan hukum ini, tetapi mereka membuang-buang uang dan waktu untuk terdakwa.

Khususnya, Darshan-Leitner membual kepada The Jerusalem Post pada bulan September 2020 bahwa gugatannya hanyalah sebuah kesempatan untuk mengancam dan mengintimidasi para aktivis untuk hak-hak Palestina.

“Gugatan Rebecca adalah ujung tombak perjuangan kami melawan gerakan boikot global melawan Israel,” kata Darshan-Leitner.

“Ini adalah pesan untuk semua aktivis BDS, yang harus tahu bahwa mereka juga bertanggung jawab atas aktivitas anti-Zionis mereka dan bahkan mungkin harus membayar mahal,” tambahnya.

Shurat HaDin telah mengumpulkan lebih dari $ 280.000 dalam bentuk sumbangan untuk mendukung gugatan palsu terhadap Nafal.

“Ini bukan hanya gugatan biasa,” kata pengacara Nafal, Haytham Faraj, kepada The Electronic Intifada. “Kami mengajukan mosi untuk memberhentikan, dan kami segera mendapat mosi yang meminta hakim untuk mempertimbangkan penerapan hukum Israel.”

Shurat HaDin menghasilkan deklarasi panjang dari para ahli yang dipilih sendiri dengan alasan mengapa hukum Israel harus diterapkan dalam kasus ini, serta salinan hukum pencemaran nama baik Israel dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

“Meskipun kami bisa menang pada tahap yang relatif awal,” tambah Faraj, “mereka siap untuk bertarung. Itu sistematis.”

Dalam dokumen pengadilan, Faraj menyebut gugatan itu sebagai “contoh dari jenis percobaan penindasan kebebasan berbicara yang paling keji oleh apa yang disebut aktor swasta dalam persekongkolan dengan pemerintah asing”, untuk membungkam hak kebebasan berbicara warga AS dalam mengungkapkan kritik terhadap negara asing “dan tindakan resminya”.

Hakim tidak hanya menolak gugatan terhadap Nafal dengan alasan prosedural, tetapi Nafal dan Faraj membalas di bawah undang-undang California yang mengizinkan sanksi terhadap siapa pun yang mengajukan gugatan yang berusaha mengekang pidato tentang masalah kepentingan publik.

Pengacara Nadal meminta pengadilan untuk memberikan sanksi kepada Darshan-Leitner atas “praktik hukum yang tidak sah” di California, dan Weiser juga karena membantunya.

Namun, pengadilan tidak mengabulkan permintaan itu.

Melawan balik

Memenangkan gugatan ini adalah kemenangan signifikan bagi aktivis hak-hak Palestina, kata Faraj.

Ini adalah pengingat bahwa bahkan dengan upaya lobi Israel yang didanai dengan baik untuk membungkam kritik terhadap Israel, kritik itu dilindungi oleh kebebasan berbicara.

Keputusan hakim bahwa unggahan Nafal di Facebook adalah pidato politik tentang topik kepentingan publik dan karena itu tunduk pada perlindungan hukum California.

“Berarti bahwa meskipun gugatan ini diajukan dalam waktu yang diizinkan di California, kami akan menang secara substansial – tidak hanya dalam prosedur,” jelas Faraj.

Undang-undang California berusaha untuk mencegah siapa pun mencoba untuk meredam pidato tentang masalah kepentingan publik dengan menyalahgunakan proses peradilan, tambah Faraj.

“Hakim memutuskan bahwa tentara Israel bersalah atas hal itu dan mengabulkan permintaan kami agar semua biaya dan ongkos kami digantikan,” katanya. “Jadi, alih-alih [Nafal] membayar agen Israel, agen Israel sekarang harus membayar [Nafal].”

Faraj akan segera mengajukan mosi untuk memulihkan kerugian setelah menghitung waktu yang dia dan Nafal habiskan untuk melawan gugatan ini.

Namun, di saat gugatan itu dengan mudah dikalahkan, Faraj mengatakan dia tidak cepat merayakannya.

“Bahkan ketika menang, Anda mulai melakukan swasensor,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa tujuan tuntutan hukum seperti ini adalah untuk menakut-nakuti para aktivis, mahasiswa, dan cendekiawan agar membungkam diri mereka sendiri, dan membuang waktu serta sumber daya keuangan mereka.

Namun, Nafal mengatakan bahwa proses ini justru membuatnya semakin berani.

“Saya menyensor diri sendiri sepanjang waktu saat ini terjadi, karena saya tahu mereka sedang menonton,” katanya.

“Tapi sekarang, saya merasakan rasa pemberdayaan ini dan saya merasa dilindungi oleh keadaan ini dan hakim ini… Dan saya ingin berbicara lebih keras.” (AT/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)