Aktivis Palestina: Peringatan Nakbah Momentum Gelorakan Kembali Dukungan Masyarakat Internasional

Bekasi, MINA – Aktivis dan Advokat Palestina di Hebron, Issa Amro, menyampaikan, Peringatan 75 Tahun Nakba menjadi momentum untuk menggelorakan kembali dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan Bangsa Palestina.

“Sudah terlalu lama rakyat Palestina menderita. Sekarang saatnya dunia melunasi hutang kemerdekaan kepada bangsa Palestina yang telah sekian lama tertunda. Kepedulian kita pada Palestina juga perlu terus diasah dan ditingkatkan utamanya terhadap Masjid Al-Aqsa di Al-Quds (Yerusalem) dan Masjid Ibrahimi di Hebron,” kata Amro dalam Seminar Peringatan 75 Tahun Nakba Palestina yang digelar Aqsa Working Group (AWG) di Aula Munif Chatib, Sekolah Insan Mandiri Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/5).

Sebagai salah satu narasumber acara tersebut dan hadir secara virtual dari Hebron Palestina, dia juga mendorong komitmen Indonesia dalam mendukung Bangsa Palestina yang tidak pernah surut.

“Saya mendorong pemerintah dan parlemen Indonesia untuk sama-sama mewujudkan dukungan melalui forum-forum internasional dan mengutuk Israel sebagai negara apartheid berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia dunia,” ujar Amro.

Aktivis Palestina itu juga menjelaskan kondisi saat ini di tempat asalnya Hebron yang semakin tertindas dan warga Palestina mengalami berbagai pembatasan dan kekerasan oleh pasukan Israel dan pemukim ilegal Yahudi.

“Saya berasal dari Kota hebron di Palestina, termasuk kota paling besar di Palestina, yang sering terjadi agresi dan penyerangan Israel, di mana kekerasan dan penindasatn terhadap warga lokal dan Yahudisasi itu betul-betul terasa di sini,” ungkap Amro.

Bahkan saat Benjamin Netanyahu sudah terpilih lagi menjadi perdana menteri Israel yang memang menargetkan wilayah Hebron, di mana sistem apartheid benar-benar terjadi.

“Kalau kita ingin melihat seberapa apartheidnya Israel di Palestina kita bisa berkaca atau melihat secara langsung di kota Hebron yang saat ini saya tinggal,” imbuhnya.

Menurut Amro, sejalan dengan masuknya kembali Netanyahu di pemerintahan Israel memang pembatasan dan kekerasan yang dilakukan pasukan Israel dan pemukim ilegal yahudi itu meningkat cukup signifikan, di mana ribuan rumah, toko, tempat usaha pun ikut dipersulit untuk dapat dibuka kembali perizinannya.

“Tujuan mereka memberlakukan pembatasan itu sebagai upaya pembersihan etnis Palestina di Kota Hebron. Apa yang mereka lakukan secara sistematis terus menerus mereka lakukan hinggaMenteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah menyerukan militer Zionis untuk melenyapkan Huwara, kota Palestina di Tepi Barat, yang mana rencanakan kota ini dapat dimusnahkan dari etnis Palestina sepenuhnya dan nantinya akan diisi oleh para pemukiman ilegal Israel,” jelasnya.

Amro juga mengatakan peristiwa Nakbah menjadi penegasan bangsa Palestina memamdang kehadiran Israel saat ini adalah negara tidak nyata, negara khayalan, negara yang tidak memiliki pondasi apapun, dan negara yang berdiri di atas penjajahan negara lain.

“Mirinya sampai dengan saat ini bahkan Mahkamah Pidana Internasional tidak berani dan tidak berhasil untuk dapat menyeret Israel ke dalam Mahhkamah Pidana untuk mempertanggungjawabkan atas berbagai kejahatan dan perang yang telah mereka lakukan terhadap warga sipil Palestina,” tambahnya.

Pada tanggal 15 Mei, setiap tahunnya rakyat Palestina memperingati hari Nakba, yang merupakan peringatan peristiwa pengusiran Bangsa Palestina di tahun 1948 oleh Zionis Israel dan hingga saat ini para pengungsi Palestina belum dapat kembali ke tanah air mereka.

Seluruh organisasi Hak Asasi Manusia ionternasional kemudian setuju pada fakta bahwa warga Palestina sampai kini hidup di situasi apartheid, dan tindakan melawan bangsa Palestina adalah bagian dari tindakan kejahatan perang.

Meskipun banyak resolusi PBB yang mendesak Israel untuk meninjau kembali dan mengakhiri tindakan-tindakan diskriminatifnya, masyarakat internasional masih belum memberikan keadilan kepada Palestina dengan berbagai alasan. (L/R1/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)