
Rainer Heufers. Foto: Syauqi/MINA
Jakarta, MINA – Atlas Network bekerja sama dengan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengadakan acara Asia Liberty Forum (ALF) 2018 di Jakarta selama dua hari, Sabtu-Ahad (10-11/2).
Sedikitnya 30 lembaga kajian atau think dari negara-negara di Asia terlibat dalam ALF inu, yang diadakan di salah satu hotel di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat.
Kebijakan publik adalah salah satu hal yang disorot dalam dinamika sebuah negara. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah seharusnya mencerminkan dinamika yang terjadi di masyarakat dan apa yang masyarakat butuhkan untuk tetap bisa sejalan dengan dinamika tersebut.
Menyadari vitalnya fungsi sebuah kebijakan, Asia Liberty Forum (ALF) 2018 hadir sebagai forum internasional yang mewadahi berbagai kajian mengenai hal ini.
Baca Juga: Presiden AS Donald Trump Tiba di Arab Saudi
ALF adalah forum internasional yang digagas oleh Atlas Network, sebuah think tank nonprofit yang berasal dari Amerika Serikat. Terhubung dengan lebih dari 450 think tank di lebih dari 100 negara, Atlas Network menggelar beberapa forum regional, salah satunya adalah ALF untuk wilayah Asia.
Dalam tiap pelaksanaannya, Atlas Network selalu bekerjasama dengan think tank lokal yang berasal dari negara tempat diadakannya ALF.
Pada pelaksanaannya di Indonesia, Atlas Network bekerja sama dengan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), sebuah think tank Indonesia yang meneliti kebijakan publik di beberapa bidang, seperti perdagangan pangan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat.
Executive Director CIPS Rainer Heufers mengatakan, ALF 2018 akan membawa banyak manfaat untuk reformasi kebijakan publik di Indonesia. Kehadiran para peserta yang berasal dari berbagai think tank di Asia dengan ide-ide yang berbeda akan menghasilkan pemikiran yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah dalam membuat kebijakan publik.
Baca Juga: Prancis Desak Evaluasi Kerja Sama Uni Eropa-Israel
“Think tank ingin menjadi partner pemerintah dalam menghasilkan fact base public policies (kebijakan publik berbasis fakta). Rekomendasi dari kami akan sangat bermanfaat untuk pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang efektif. Ditambah dengan koneksi internasional, pemerintah tentu bisa mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan di negara Asia lainnya dihasilkan dan bagaimana think tank berperan di dalamnya,” ujar Rainer.
Salah satu kebijakan yang akan direkomendasikan ke pemerintah adalah mengenai perlindungan hak atas properti (protection of property rights). Isu agraria sangat sensitif di Indonesia dan tidak jarang bisa menimbulkan perselisihan. Selain GPS, penggunaan teknologi blockchain juga akan efektif untuk melindungi hak atas kepemilikan tanah.
“Blockchain adalah teknologi yang menghubungkan GPS satu orang dengan orang lainnya. Hubungan ini akan menghasilkan satu peta yang bisa dijadikan dasar sebagai hak atas kepemilikan tanah. Hal ini akan meminimalkan terjadinya konflik agraria di Indonesia,” terangnya.
Teknologi ini sudah diterapkan di India dan sudah terbukti mampu mengatasi konflik agraria di sana. Warga desa bisa memaksimalkan penggunaan lahannya dan hal ini mampu menambah penghasilan mereka.
Baca Juga: Kunjungan Presiden Israel ke Berlin Tuai Aksi Protes
ALF 2018 akan digelar di Jakarta, Indonesia, pada 10-11 Februari 2018. Forum yang akan digelar di Hotel Mandarin Oriental ini akan dihadiri sekitar 250 peserta yang berasal dari berbagai negara. Beberapa tokoh penting yang akan menjadi keynote speaker dalam Asia Liberty Forum 2018 antara lain adalah mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Muhammad Chatib Basri dan President SAARC Chamber of Commerce and Industry Suraj Vaidya.
ALF pertama kali digelar pada 2013 lalu di New Delhi, India. Pelaksanaannya kembali dilakukan di kota dan negara yang sama pada tahun berikutnya. Pada 2015, ALF diselenggarakan di Kathmandu, Nepal dan di Kuala Lumpur, Malaysia di tahun berikutnya. ALF kembali digelar di India, di kota Mumbai pada 2017. (L/R11/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: OCHA: Krisis Air Afghanistan Makin Parah