Gaza, 8 Ramadhan 1436/25 Juni 2015 (MINA) – Seorang anggota koalisi internasional mengecam ancaman Israel untuk mencegah pelayaran Freedom Flotilla III, dengan mengatakan ancaman itu sebagai “kejahatan”.
Mantan penasihat urusan luar negeri kepada Presiden Tunisia, Anouar Al-Gharbi, menandaskan, ancaman tersebut mencerminkan rencana Israel untuk melakukan kejahatan dengan mencegah aktivis solidaritas perdamaian dalam melakukan tugas kemanusiaan mereka terhadap warga Palestina yang menderita karena blokade zionis itu di Gaza. Demikian Al Quds yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Al-Gharbi mengatakan, ancaman tersebut menunjukkan Tel Aviv ” bersiap melakukan kejahatan terhadap hukum internasional, yang menjamin kebebasan bergerak dan solidaritas manusia.”
Al-Gharbi menyerukan masyarakat dan organisasi hak asasi manusia internasional untuk memikul tanggung jawab mereka melindungi armada kemanusiaan menuju Gaza dan mengambil bagian di dalamnya, dan mencegah pendudukan Israel untuk terus melanggar hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan pada hak bergerak bebas dari warga sipil. ”
Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon
Israel telah mengumumkan tentaranya tidak akan mengizinkan kedatangan armada kapal kemanusiaan Freedom Flotila III yang bertolak dari Yunani. Israel juga menginstruksikan angkatan laut untuk bersiap menghentikan konvoi dan mencegahnya memasuki teritorial perairan Israel.
AL Israel Siaga
Israel melaporkan bahwa pasukannya terus meningkatkan upaya untuk menghadang Freedom Flotilla III, yang saat ini mulai meninggalkan pelabuhan Yunani menuju perairan Jalur Gaza, pejabat senior pemerintah mengatakan pada Selasa (23/6).
Armada pelayaran dipimpin oleh kapal pukat Marianne dari Gothenburg, yang sejauh ini telah melakukan perjalanan dari Swedia melalui perairan Norwegia, Jerman, Perancis, Spanyol, Portugal, dan Italia, sebelum tiba di Yunani pada hari Ahad kemarin (21/6).
Baca Juga: Jumlah Syahid di Jalur Gaza Capai 44.056 Jiwa, 104.268 Luka
Channel 2 Israel melaporkan Senin (22/6) bahwa Angkatan Laut Israel sudah bersiaga di perairan Gaza untuk mencegat armada tersebut jika mencoba menembus blokade laut.
Menurut sumber, pasukan Israel sedang merancang berbagai cara untuk mencegah armada berlayar, dan telah mengajukan banding ke negara-negara para aktivis berasal, untuk menjelaskan bahwa warga negara mereka sengaja menuju ke zona konflik dan harus meninanggung risiko.
Israel mengumumkan, tidak akan mengizinkan kapal apapun untuk mencapai pantai Gaza. Pihaknya juga mengatakan, tidak memiliki masalah dengan pengiriman bantuan kemanusiaan, selama pengiriman bantuan itu melalui pihaknya, dan memastikan bahwa di antara bahan bantuan tersebut tidak ada peralatan yang dapat digunakan kelompok-kelompok perlawanan Palestina di Gaza.
Sementara itu, Komite Etik Knesset (Parlemen Israel) yang juga Jaksa Agung, Yehuda Weinstein telah diminta pertimbangan atas keikutsertaan anggota parlemen Israel, Basel Ghattas dalam armada tersebut.
Baca Juga: Hamas Sambut Baik Surat Perintah Penangkapan ICC untuk Netanyahu dan Gallant
Komite Sekretariat Knesset telah mengajukan banding ke Komite Etik untuk memberikan sanksi kepada Ghattas dan menangguhkan semua hak parlemennya, termasuk kemampuannya untuk mencari sponsor.
Masalah ini akan diajukan ke sidang pleno Knesset, termasuk pengajuan pertanyaan ke parlemen untuk menyelidiki dana perjalanan Ghattas ke Yunani, untuk bergabung dengan para aktivis Freedom Flotilla III.
Ghattas melakukan perjalanan ke Yunani awal pekan ini, dan ia berencana untuk ikut dalam kapal kemanusiaan ini.
Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel, Miri Regev meminta Jaksa Agung Weinstein untuk mencabut kekebalan hukum Ghattas sbagai anggota Parlemen, jika ia bergabung dalam pelayaran.
Baca Juga: Iran: Veto AS di DK PBB “Izin” bagi Israel Lanjutkan Pembantaian
“Keputusan Ghattas bergabung merupakan hasutan terhadap Negara Israel,” tulis Regev kepada Weinstein.(T/P004/P2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: IDF Akui Kekurangan Pasukan untuk Kendalikan Gaza