ALIANSI INDONESIA SETUJU PENGEDAR-BANDAR NARKOBA DIHUKUM BERAT

Aliansi Indonesia H. Djoni Lubis tidak setuju dengan hukuman mati bagi pengedar dan bandar narkoba, Jakarta, Selasa 10 Maret 2015. (Foto: Rudi/MINA)" width="300" height="267" /> Ketua Umum Aliansi Indonesia H. Djoni Lubis tidak setuju dengan hukuman mati bagi pengedar dan bandar narkoba, Jakarta, Selasa 10 Maret 2015. (Foto: Rudi/MINA)

Jakarta, 20 Jumadil Awwal 1436/11 Maret 2015 (MINA) – Ketua Umum Aliansi Indonesia H. Djoni Lubis menyatakan setuju apabila pengedar dan bandar narkoba dijatuhi hukuman seberat-beratnya, tapi tidak dengan hukuman mati.

“Usulan saya, pengedar dan bandar narkoba silahkan dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau bisa jangan dihukum mati, lebih baik dipenjara seumur hidup atau sampai mati supaya bisa bertaubat dan menjalankan ibadah sampai mati,” kata Djoni saat ditemui di kantornya oleh Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Jakarta, Selasa (10/3).

Menurut pria yang memimpin lembaganya sebagai Badan Penelitian Aset Negara itu, pencabut nyawa manusia hanya hak Allah, tidak ada manusia yang berhak menghakimi.

“Penjara seumur hidup atau sampai mati, tidak boleh dibesuk sampai mati. Cara itu pun sudah mematikan. Isinya hanya satu, yaitu ibadah. Karena hukuman mati tidak akan bisa menyelesaikan, justeru yang timbul adalah dendam dari keluarga,” ujarnya.

Djoni pun lebih menyetujui jika pengguna narkoba tidak dipenjara atau dihukum, melainkan direhabilitasi. Ketika ditanya tentang koruptor, dia menjawab “sama”.

“Koruptor itu sama dengan narkoba. Koruptor di atas satu milyar, masukkan penjara. Jadikan satu koruptor dengan pengedar narkoba. Sebab koruptor menghancurkan rakyat. Agar tidak melanggar HAM, aturan harus kita tetapkan,” paparnya.

Djoni juga mengakui, hukum di Indonesia masih sangat lemah, hal itu disebabkan karena adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mengamankan kejahatannya, koruptor melakukan nepotisme.

Aliansi Indonesia adalah LSM sosial kontrol yang mengajak seluruh pejabat tinggi negara, TNI/Polri, pengusaha dan masyarakat Indonesia, bersama-sama menghentikan dan mencegah terjadinya pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme dan narkoba, untuk menyelamatkan aset negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta menjaga NKRI.

Meski masih berumur tiga tahun, Djoni berhasil membuat Aliansi Indonesia sudah memiliki 420 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh provinsi Indonesia dan memiliki jutaan anggota.

“Aliansi ini bukan organisasi massa, bukan partai politik, tapi lembaga tinggi negara,” kata Djoni merujuk pada fungsi lembaganya yang bisa menyelidik ke berbagai lembaga tinggi negara.

“Maka itu, mari bersama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran melaui Aliansi Indonesia,” tandasnya. (L/P001/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)