Aliansi Kemanusiaan Indonesia Desak Presiden Prabowo Ambil Peran Aktif dalam Krisis Sudan

Jakarta, MINA — Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan (AIKIS) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran lebih aktif dalam upaya internasional menghentikan krisis kemanusiaan yang memburuk di Sudan.

“Seruan tersebut disampaikan melalui sebuah surat resmi bertanggal 17 November 2025, yang telah dikirimkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta,” kata KH. Moch. Hilmi Asshiddiq Al-Aroky selaku Koordinator AIKIS kepada MINA, Selasa (18/11).

Dalam beberapa bulan terakhir, Sudan menghadapi salah satu bencana kemanusiaan terbesar di kawasan Afrika Timur. Bentrokan bersenjata antara faksi-faksi militer menyebabkan ratusan ribu korban jiwa, puluhan juta warga sipil mengungsi, serta runtuhnya layanan dasar seperti kesehatan, pangan, dan pendidikan.

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup rakyat Sudan, tetapi juga stabilitas regional secara keseluruhan.

Kyai Hilmi menegaskan bahwa Indonesia, berdasarkan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan kemanusiaan dan perdamaian dunia sebagai pilar kebijakan luar negeri, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk turut berperan dalam penyelesaian konflik tersebut.

“Situasi di Sudan merupakan ancaman kemanusiaan yang sangat serius dan membutuhkan respon cepat dan terkoordinasi,” tegasnya.

Empat Seruan Utama

Dalam surat tersebut, Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan mengajukan empat langkah konkret yang dinilai dapat segera dilakukan pemerintah Indonesia.

Pertama, AIKIS meminta Indonesia menginisiasi diplomasi internasional melalui PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok guna menekan pihak-pihak yang bertikai agar membuka jalur evakuasi dan menjamin perlindungan bagi warga sipil.

Kedua, AIKIS mendesak pemerintah menyatakan sikap resmi yang tegas mendukung rakyat Sudan serta mendorong Dewan Keamanan PBB menghentikan pasokan senjata kepada seluruh kelompok bersenjata demi percepatan gencatan senjata.

Ketiga, AIKIS meminta percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan terkoordinasi dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, BNPB, PMI, dan BAZNAS, termasuk tenaga medis, logistik, dan perlindungan bagi para pengungsi.

Keempat, AIKIS menyerukan pembentukan Forum Nasional Solidaritas Sudan, sebagai wadah kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat sipil dalam menghimpun dukungan nasional bagi rakyat Sudan.

Seruan tersebut menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan dan memastikan keselamatan warga sipil Sudan.

Dukungan terhadap seruan kemanusiaan AIKIS menguat setelah sejumlah tokoh nasional dari kalangan ulama, akademisi, dan pemimpin organisasi Islam turut membubuhkan dukungan. Di antara mereka adalah Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Hj. Safira Rosa Machrusah, KH. Muhammad Cholil Nafis, Dr. (H.C.) KH. Zulfa Mustofa, Dr. KH. Hilmy Muhammad, dan KH. Muhammad Yusron Shidqi Hasyim Muzadi, bersama 14 tokoh nasional lainnya.

Seruan bersama ini mempertegas urgensi langkah nyata pemerintah Indonesia dalam merespons krisis kemanusiaan di Sudan. Surat tersebut ditandatangani oleh KH. Moch. Hilmi Asshiddiq al-Aroky sebagai Koordinator Aliansi dan H. Abdul Wahab Naf’an sebagai Sekretaris, menegaskan komitmen Indonesia untuk berdiri bersama rakyat Sudan di tengah situasi kemanusiaan yang semakin genting.

Seruan dari AIKIS muncul di tengah meningkatnya keprihatinan organisasi kemanusiaan global terhadap memburuknya situasi di Sudan. Laporan terbaru dari lembaga internasional menyebutkan bahwa jutaan warga Sudan menghadapi kelaparan ekstrem, sementara infrastruktur publik runtuh akibat pertempuran berkepanjangan.

Sebagai negara besar di Asia Tenggara dan anggota aktif berbagai organisasi internasional, Indonesia dinilai memiliki kapasitas strategis untuk mendorong penyelesaian konflik sekaligus memperkuat solidaritas global.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan mengenai surat AIKIS tersebut. Namun para pengamat menilai, isu kemanusiaan Sudan berpotensi masuk dalam prioritas diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam waktu dekat.[]

Mi’raj News Agency (MINA)