Aliansi Solidaritas Palestina Afsel Desak Abbas Fasilitasi Kebutuhan Gaza

 

Cape Town, 18 Syawwal 1438/12 Juli 2017 (MINA) – Organisasi Solidaritas dan Hak Asasi Manusia Palestina di Afrika Selatan menan desak Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk membantu memfasilitasi kebutuhan penduduk Gaza dan mengakhiri blokade yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir di wilayah  itu.

Organisasi-organisasi yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Palestina-Afrika Selatan itu menjelaskan, blokade apartheid ilegal Israel terhadap Gaza telah menyebabkan krisis kemanusiaan, kekurangan mendasar dari kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti makanan dan bahan bakar, maupuni kekurangan akses terhadap perawatan kesehatan, sanitasi, listrik, air bersih, pendidikan, dan pekerjaan.

Ini memperburuk kondisi warga Palestina yang sudah tak tertahankan hidup di bawah blokade tak berujung di Gaza.

“Kami adalah perwakilan dari organisasi-organisasi di Afrika Selatan yang mendukung kemerdekaan Palestina, meminta Otoritas Palestina di Tepi Barat untuk segera membatalkan penghentian pasokan listrik yang ditujukan ke Gaza, membatalkan pajak yang diberlakukan pada bahan bakar untuk Gaza dan membantu operasional rumah sakit, klinik, dan sekolah di sana. Kami juga mendesak PA untuk memfasilitasi kebutuhan Gaza, terutama anak-anak,” tulis pernyataan dalam Surat Terbuka Abbas yang diterima MINA, Rabu (12/7).

Dalam surat terbuka yang ditandatangani oleh pimpinan Aliansi Solidaritas Palestina-Afrika Selatan (Palestine Solidarity Alliance – PSA) Ziyaad Patel; Pimpinan Palestine Solidaity Campaign (PSC) Ronnie Kasrils; Pimpinan CAGE Africa Feroze Boda; pimpinan Amnesty International (WITS) Raees Noorbhai; dan pimpinan Media Review Network Ibrahim Vawda, Aliansi juga perjuangan Rakyat Palestina guna mewujudkan sebuah negara Palestina merdeka, tidak rasial, dan demokratis, melalui program global Boikot, Penghentian Saham, dan Sanksi.

“Kami mendesak Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk bergabung dengan kami dalam bekerja menuju pencabutan blokade di Gaza dan menuju pembebasan semua wilayah Palestina. Ini adalah Gerakan Pembebasan Palestina, faksi, kelompok dan organisasi yang menentang pendudukan ilegal oleh apartheid Israel,” serunya.

Aliansi juga menjelaskan, lebih dari dua juta penduduk Palestina di Gaza hidup di bawah blokade terus berlanjut yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir, banyak kesulitan sehari-hari yang mereka hadapi memiliki efek buruk pada kesehatan fisik dan mental.

Membangun kembali rumah, sekolah dan fasilitas masyarakat penting lainnya tidak mungkin terjadi karena blokade tersebut mencegah bahan bangunan, seperti baja dan semen, untuk mencapai Gaza.

Jaringan pipa dan infrastruktur pengolahan limbah Gaza juga rusak akibat serangan rudal Israel dan serangan darat yang menyebabkan limbah meresap ke dalam air minum sehingga terjadi peningkatan penyakit yang ditularkan melalui air.

Hal itu diperparah dengan keputusan PA untuk mengembalikan pajak atas bahan bakar yang ditujukan ke Gaza, sehingga menyebabkan penghentian satu-satunya pembangkit listrik Gaza akibat bahan bakar tak dapat dijangkau.

Akibatnya pengurangan pasokan pada pembangkit listrik terjadi juga akibat kerusakan yang ditimbulkan pemboman Israel berulang-ulang selama bertahun-tahun. Tentunya mengurangi lebih lanjut jumlah pasokan listrik yang tersedia bagi penduduk Palestina di Gaza.

Lebih jauh lagi PA telah mengurangi dana untuk rumah sakit dan klinik di Gaza serta memberlakukan pemotongan gaji antara 60 sampai 80 persen kepada pegawai sektor publik. Sementara gaji mereka telah memberikan aliran pendapatan penting di Jalur Gaza yang miskin. PA telah memberlakukan pembatasan pasokan makanan dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan ke Gaza.

“Oleh karena itu, kami meminta Abbas dan PA secara keseluruhan untuk meninjau kembali keputusan kejam yang bertentangan dengan hak asasi manusia, hukum internasional dan hukum humaniter internasional, sehingga noda kolusi dengan kekuatan jahat Israel, Mesir dan AS tidak akan terjadi. Selamanya mencemari warisan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), ” tegas pernyataan aliansi. (L/R01/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)