Jakarta, 9 Jumadil Akhir 1438/ 8 Maret 2017 (MINA) – Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Amich Alhumami mengatakan, kualitas Infrastruktur perguruan tinggi (PT) di Indonesia masih rendah.
“Kapasitas infrstruktur perguruan tinggi di Indonesia belum cukup baik,” katanya pada Kopi Darat ke-31 dengan tema “Sudahkah Pendidikan Tinggi Menyesuaikan Diri Dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Rabu (8/3).
Menurutnya, yang menjadi problem kualitas pendidikan adalah kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya, yang membedakan mutu dan standar PT, juga kualifikasi lulusan bervariasi antar institusi perguruan tinggi di kota dan daerah, demikian siaran pers yang diterima Mi’raj islamic News Agency (MINA).
Ada 4.455 PT di Indonesia, namun baru 50 yang akreditasinya A, selebihnya B dan C, akreditasi bisa diupayakan. “Jika infrastruktur pada perguruan tersebut sudah terpenuhi, maka kualitas pendidikan pun akan membaik,” ujarnya.
Baca Juga: Wamenag Sampaikan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Perbaiki Infrastruktur Pendidikan
Saat ini anggaran untuk pendidikan adalah 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan jumlah total Rp416 triliun. Anggaran itu, diutamakan untuk peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.
“Ya, satu sisi kita harus memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas, tetapi di sisi lain perlu meningkatkan partisipasi. Saat ini APK baru 29,9 persen,” ujarnya.
Acara ini menghadirkan tiga pembicara, Intan Ahmad Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Amich Alhumami Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Abdul Malik, Penasihat Pengembangan Keterampilan, Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Pendidikan ACDP Indonesia.(L/R10/RS1)
Miraj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Hari Guru, Kemenag Upayakan Sertifikasi Guru Tuntas dalam Dua Tahun
Baca Juga: Program 100 Hari Kerja, Menteri Abdul Mu’ti Prioritaskan Kenaikan Gaji, Kesejahteraan Guru