London, 29 Dzulhijjah 1436/14 Oktober 2015 (MINA) – Amnesty International menyatakan, pasukan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) Kurdi di Suriah utara telah melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan perang.
Menurut badan HAM yang berbasis di London itu, pelanggaran sayap militer dari Partai Persatuan Demokrat (PYD) itu dilakukan ketika bertempur melawan Islamic State (ISIS/Daesh).
Dikatakan dalam laporan Amnesty, ribuan orang sengaja dipaksa meninggalkan rumahnya dan seluruh desa dihancurkan oleh para pejuang YPG, Anadolu Agency melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa (14/10).
Penasehat senior Amnesty, Lama Fakih mengatakan, saksi mata dan gambar satelit menunjukkan bukti “pelanggaran mengkhawatirkan” oleh pemerintahan otonom pimpinan PYD di Suriah utara.
Baca Juga: Uni Eropa Umumkan Paket Bantuan Rp3,9 T untuk Suriah
“Dalam memerangi IS (ISIS), Administrasi Otonomi tampaknya menginjak-injak seluruh hak sipil yang tertangkap di tengah (konflik). Kami melihat perpindahan yang luas dan kehancuran yang tidak terjadi sebagai akibat dari pertempuran,” kata Fakih.
Laporan Amnesty itu didasarkan pada wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh pekerja Amnesty di Suriah dan Turki selama musim panas 2015.
Kesaksian dikutip dari penduduk di desa-desa selatan Kota Suluk yang mengatakan pejuang YPG menuduh mereka mendukung ISIS dan mengancam akan menembak mereka jika mereka tidak menurut.
“Mereka menarik kami keluar dari rumah kami dan mulai membakar rumah. Mereka membawa buldoser, menghancurkan rumah sampai seluruh desa hancur,” kata laporan itu mengutip kesaksian warga desa di Suriah.
Baca Juga: Pesawat Tempur AS Serang Provinsi Amran Yaman
Laporan itu juga menggunakan gambar satelit yang menunjukkan Desa Husseiniya, di Tel Hamees, dari 225 bangunan yang tersisa 14 unit sejak Juni 2014.
YPG adalah sekutu kunci koalisi pimpinan Amerika Serikat di lapangan dalam memerangi ISIS.(T/P001/R05)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Houthi: Kami Akan Lanjutkan Serangan Jika Israel Tarik Kesepakatan