Anak Suku Anak Dalam Harus Dilindungi

Palembang, MINA – Banyak anak dari kelompok minoritas dan terisolasi seperti anak dari Suku Anak Dalam mempunyai kecenderungan kesatuan sosial budaya yang terpisah serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan masyarakat.

Padahal, anak-anak dari Suku Anak Dalam juga harus mendapatkan perlindungan khusus. Maka diperlukan kebijakan yang berpihak kepada perlindungan anak dari Suku Anak Dalam dan sinergitas antar pemerintah untuk mewujudkannya.

“Anak minoritas dan terisolasi merupakan salah satu dari 15 permasalahan terkait anak yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan merupakan kategori anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus,” kata Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar pada pembukaan Forum Koordinasi Pendamping Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi di Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Sabtu (13/7).

Pihaknya juga akan memastikan bahwa kebijakan terkait anak minoritas dan terisolasi sudah dirancang dengan lengkap dari sisi regulasi dan benar, yakni sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Baca Juga: Jelang Libur Nataru, Terminal Bekasi Berlakukan Ram Check Bus

“Upaya perlindungan khusus ini juga merupakan salah satu dari usaha pemenuhan hak anak. Jika dalam format Kota Layak Anak (KLA) maka harus memenuhi 24 indikator, mulai dari indikator pemenuhan hak sipil anak, pengasuhan anak dan lingkungan sosialnya, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kemen PPPA juga ingin memastikan bahwa hak – hak anak bisa terpenuhi dan bukan hanya hiasan semata bagi masyarakat tertentu. Mandatnya, upaya perlindungan khusus harus mengedepankan sarana dan prasarana terkait upaya pemenuhan hak anak.

Kepala Dinas PPPA Sumatera Selatan, Susna Sudarti menyambut baik forum ini demi pemenuhan perlindungan khusus bagi anak minoritas dan terisolasi.

Susna menambahkan sejak 2018 telah didirikan asrama bagi anak Suku Anak Dalam di Kab. Musi Rawas Utara. Asrama ini merupakan hasil sinergitas antara Pemerintah Pusat dan daerah, terutama untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak – anak Suku Anak Dalam. (R/R10/RS1)

Baca Juga: Menag RI dan Dubes Sudan Bahas Kerja Sama Pendidikan

Mi’raj News Agency (MINA)