Anggaran DKI Dinilai Janggal, Anies: Saya Sudah Bicara Sebelumnya

Jakarta, MINA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara mengenai temuan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI yang menilai sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak ditemui kejanggalan-kejanggalan.

Salah satu yang menjadi sorotan PSI ialah anggaran Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta dan anggaran lem aibon sebesar Rp 82 Miliar.

Anies mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, ia sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan anggaran janggal tersebut. Menurut dia, kritikan dari PSI itu adalah bentuk mencari kesempatan untuk beratraksi sebagai seorang yang baru.

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam rapat internal Pemprov DKI Jakarta. Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review sama-sama. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, ini adalah kesempatan beratraksi,” kata Anies kepada awak media di Balaikota, Rabu (30/10).

Anies mengaku, pihaknya tidak langsung membuka anggaran-anggaran janggal tersebut lantaran tidak mau mencari perhatian publik. Anies sendiri menegaskan tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran di Jakarta.

“Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan, orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Sebelumnya, dalam rapat internal Pemprov DKI yang digelar pada Rabu (23/10) lalu, Anies telah lebih dulu menegur jajarannya yang lalai dalam menginput anggaran KUA-PPAS DKI Jakarta. Ia bahkan mengingatkan untuk jangan sekali-kali memasukan anggaran yang tidak perlu.

“Tujuan kita adalah keadilan. Lalu diterjemahkan dalam bentuk ada jangka menengah, ada tahunan. Dan tahunan itu yang kita kerjakan kita harus bisa menjawab who, gets what, when, where, how much. Siapa, dapat apa, kapan, berapa besar, itu semua anggaran itu,” katanya.

“Jangan sampai anggarannya who-nya us. Siapa yang mendapat paling banyak? Kami. Nah ini salah. Kalau ditanya siapa yang mendapat paling banyak? Rakyat. Kita tidak boleh dapat paling banyak,” imbuhnya.

Orang nomor satu di DKI Jakarta itu menegaskan, jika ada anggaran-anggaran yang tidak dibutuhkan, maka harus dihapus. Jangan sampai ada lagi ditemukan anggaran-anggaran belanja-belanja yang tidak diperlukan.

“Ini yang baru ketahuan sekarang. Semuanya harus betul-betul bersih. Tidak boleh lagi ada anggaran-anggaran yang tidak jelas tujuannya. Ini harus dibereskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” katanya. (L/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)