Anggota DPR Desak Pemerintah Perkuat Pengawasan Produk Makanan Impor

Jakarta, MINA – Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Al-Qassam Kasuba sangat prihatin dengan kasus produk makanan impor yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti yang terjadi di Sukabumi baru-baru ini.

Kasus keracunan akibat camilan impor asal China menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak.

Al-Qassam anggota DPR muda itu, mendukung langkah Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih produk makanan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Kesadaran konsumen adalah kunci untuk melindungi kesehatan mereka sendiri serta mendorong industri dalam negeri agar lebih kompetitif,” kata Alqassam kepada MINA, Jumat (25/10).

Baca Juga: Ribuan Massa Gelar Aksi “Jumat Berduka” di Kedutaan AS Bela Palestina

Dia juga mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap produk makanan impor. Langkah-langkah preventif harus diambil agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

“Saya mendorong BSN untuk meningkatkan sosialisasi mengenai SNI kepada masyarakat agar mereka lebih selektif dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi, isu pangan dan gizi merupakan isu yang mendapat perhatian yang penting dari pemerintah sekarang, saya berharap ada koordinasi lintas sektor antar lembaga yang terkait untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Alqassam.

Selain itu, ia juga kepada pemerintah untuk melakukan audit berkala terhadap produk makanan impor yang masuk ke Indonesia.

Menurut Alqassam, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Baca Juga: IKADI Buka Program Mualaf Center

Ia menegaskan sebagai anggota DPR Komisi VII DPR RI akan terus memantau situasi ini dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, produsen, serta konsumen dalam menciptakan lingkungan konsumsi yang lebih aman.

“Perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait produk pangan,” pungkas Alqassam.[]

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Kedubes UEA Adakan Program Diplomasi Budaya untuk Sekolah di Jakarta