Anggota DPR : Implementasi Kebijakan Masalah Besar Pendidikan

Jakarta, 11 Syawwal 1438/5 Juli 2017 (MINA) – Masalah pendidikan di Indonesia lebih banyak pada persoalan implementasi kebijakan, yang mungkin di tingkat kementerian sudah bagus, tetapi dengan adanya otonomi pendidikan itu maka tentu masalah paling besar adalah pada tingkat implementasi.

Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat rapat dengar pendapat umum Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).

“Banyak kebijakan yang sudah bagus tetapi di tingkat daerah tidak dilaksanakan. Misalkan pemahaman daerah terhadap SNP, kemudian juga tentang tindak lanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta soal kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Nuroji dalam keterangan pers DPR RI yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Adakah Kementerian terkait memiliki alat ukur kinerja para kepala daerah dalam hal pembangunan pendidikan, meskipun pada rapat sebelumnya Dirjen Kemendikbud mengatakan dengan cara akreditasi. Saya pikir hal itu tidak cukup, kalau cuma akreditasi maka hal ini sudah disampaikan.”

Baca Juga: Program 100 Hari Kerja, Menteri Abdul Mu’ti Prioritaskan Kenaikan Gaji, Kesejahteraan Guru

“Untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tinggi antar daerah karena masing-masing punya kemampuan dan kemauan yang berbeda pada setiap kepala daerah, maka perlu ada kebijakan yang lebih ekstrim yang mengatur mekanisme dari pemerintah pusat ke daerah, yakni kepada para kepala daerah, untuk memberikan sanksi dan penghargaan bagi pembangunan pendidikan ini,” tegasnya.

Ia meyakini, banyak daerah yang punya perhatian cukup besar, tetapi banyak juga daerah yang kepala daerahnya tidak paham terhadap pendidikan.

“Maka kalau kita lihat pengukuran dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) ini, rata-rata ada di masalah sarpras yang sangat rendah, yang berkaitan dengan tanggung jawab  penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dan kemauan. Banyak daerah yang punya uang banyak tetapi tidak mau perhatian pada pendidikan, namun banyak juga daerah yang tidak punya uang. Ini mungkin salah satu kelemahan otonomi pendidikan kita” pungkasnya. (T/R05/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Delegasi Indonesia Raih Peringkat III MTQ Internasional di Malaysia