Anggota DPR: Pemerintah Agar Antisipasi Dampak Ekonomi Konflik Iran-Israel

Ilustrasi Bendera Israel dan Iran.(Foto: Dok. MINA)

Jakarta, MINA – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak ekonomi dari konflik Iran dengan Israel, terutama dalam hal menjaga pasokan minyak domestik.

Meskipun Indonesia tidak mengimpor minyak dari Iran, Amin, yang juga anggota Panja Energi DPR RI, menekankan bahwa pasokan minyak global dapat terpengaruh karena Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia.

“Pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri terjaga dengan baik,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang dilaporkan Parlementaria, di Jakarta, Senin (22/4).

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan kebutuhan minyak di Indonesia saat ini adalah 1,4 juta barel per hari. Sementara produksi minyak domestik hanya sekitar 612 ribu barel per hari. Ini berarti Indonesia memerlukan impor sekitar 788 ribu barel per hari.

Baca Juga:  Seminar Penguatan Guru di Jaksel Dukung Anti-Perundungan

Sementara, tahun lalu, rata-rata impor hasil minyak adalah sekitar 2,16 juta ton per bulan, dan impor minyak mentah rata-rata 1,48 juta ton. Untuk itu, Amin memperingatkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, bersama dengan potensi kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik, dapat menguras devisa Indonesia.

“Melindungi (hedging) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS perlu dilakukan agar cadangan devisa tidak tergerus,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu, jika nilai tukar rupiah melemah dan harga minyak naik, anggaran subsidi atau kompensasi bisa meningkat. Karena itu, Amin menilai kenaikan harga minyak dunia dapat memberatkan APBN, karena subsidi energi akan membengkak.

Baca Juga:  BNPB Kirim 16 Ton Logistik untuk Warga Terdampak Erupsi Gunungapi Ibu

Di sisi lain, pengurangan atau penghapusan subsidi energi dapat membebani masyarakat, dengan potensi efek berantai yang meningkatkan harga kebutuhan pokok.

Untuk menghadapi situasi ini, Amin menyarankan pemerintah untuk membangun rantai pasok yang lebih resilien. Ini termasuk memastikan pasokan pangan dan energi tetap berjalan lancar. Investasi dalam sumber energi alternatif, rute baru, dan infrastruktur logistik dapat memperkuat rantai pasok global.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu pun mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai lonjakan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi, yang mungkin diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Rantai pasok global yang terganggu oleh perang dapat menyebabkan produsen mencari bahan baku dari tempat lain, yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan membebankan biaya tersebut kepada konsumen,” pungkasnya.

Baca Juga:  Kedubes Iran Gelar Tahlilan Atas Wafatnya Presiden Raisi

Amin juga mengingatkan tentang dampak melemahnya kurs rupiah, yang jika tidak ditangani dengan tepat, dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mengingat tingginya utang luar negeri, termasuk utang pemerintah, BUMN, dan swasta.

Ia juga menyerukan pemerintah untuk mendorong de-eskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik di Timur Tengah.

“Komunikasi intensif dengan pemimpin dunia, termasuk Iran, Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan negara-negara Eropa, diperlukan untuk menegaskan pentingnya menahan diri dan mengurangi eskalasi konflik,” pungkas Amin.

Mi’raj News Agency (MINA)