Anggota DPRD DKI Suarakan Penolakan Penerapan Jalan Berbayar

Jakarta, MINA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar menyuarakan penolakan kebijakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa ruas jalan di Jakarta.

Hasan Basri Umar berpendapat, warga sudah membayar pajak untuk mendapatkan haknya menggunakan jalan raya. Jalan tersebut juga dibangun dengan uang rakyat, sehingga, ia mengatakan warga tidak perlu membayar jika ingin melalui jalan tersebut.

“Kalau jalan tol, itu kan dibangun oleh swasta wajar kalau berbayar,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menilai penerapan ERP hanya memindahkan kemacetan saja.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail memprediksi apabila kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) diterapkan, maka akan mampu menghasilkan pendapatan daerah hingga Rp 60 miliar per hari.

Ismail menjelaskan angka tersebut didapatkan dari akumulasi pendapatan untuk dua kali perjalanan (trip) atau pergi pulang. (R/P2/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)